Carut Marut Tata Kelola Keuangan Pemkab Pesawaran, Picu Siltap Perangkat Desa Tersendat Jadi Sorotan AMP

Dradioqu.com, PESAWARAN – Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Saprudin Tanjung lontarkan narasi, terkait indikasi  carut marutnya tata kelola keuangan Pemkab Pesawaran, yang ditudingnya sebagai faktor  utama penyebab tertunggaknya Gaji (Siltap) 2 bulan sejak tahun 2021, untuk dibayarkan kepada seluruh Perangkat Desa, dikabupaten setempat.

Menurut penilaian Saprudin Tanjung,  tunggakan yang jika dikalkulasi bernilai sekitar Rp 11 milyar tersebut, merupakan dampak dari pengelolaan keuangan yang diduga dilakukan secara ugal – ugalan dan serampangan, yang juga ikut menggerus kepada pembayaran Rapel 3 bulan kenaikan gaji para ASN sebesar 8 persen, yang tidak seperti kabupaten lain, harus tersendat pembayarannya, tanpa kejelasan penyelesaiannya.

Belum lagi lanjutnya, terkait soal  penyelesaian pinjaman utang Pemkab Pesawaran yang terjadi di tahun 2022 lalu, yang mengajukan pinjaman ke Bank Jawa Barat ( BJB ) sebesar Rp 150 milyar, sedang menurut taksiran penilaian dari Lembaga PT. SMI kemampuan bayar Pemkab Pesawaran, menurutnya tidak boleh lebih dari Rp 40 milyar saja. Sedang pada perjalanannya  Pemkab malah memaksakan diri dengan melakukan pinjaman senilai Rp 80 milyar dengan BJB, meskipun diancam dengan bunga tinggi hampir 10 persen dan harus lunas di tahun 2024.

“Anehnya, pinjaman nilai 80 milyar itu, bukannya digunakan untuk menutup hutang, tapi malah di pecah dijadikan sejumlah proyek kegiatan fisik, yang berujung tidak jelas juga penyelesaiannya. Sedangkan untuk menutup bunga pinjaman yang terus mengejar, Pemkab sudah kalang kabut”, bebernya, Jumat (20/09/2024).

Juga, kata Tanjung, sudah bukan rahasia umum lagi, terhadap munculnya keresahan yang dirasakan para Pejabat  Eselon Pemkab setempat, yang merasa galau akibat diterapkannya sejumlah pemangkasan terhadap Tunjangan Kinerja (Tukin) yang harus diterima sebagai haknya, yang juga ditengarai ikut tersumbat.

“Nah, kondisi miris seperti itu, saya pastikan tidak mungkin terjadi, kalau Pemkab dalam melakukan tata kelola keuangannya dilakukan secara benar, transparan dan sesuai aturan, bukan sebaliknya sakarepe dewe”, ucap Tanjung.

“Habis, gimana gak kolep coba, kita lihat program kegiatan – kegiatan yang kami nilai tidak atau belum penting (Prioritas), itu didahulukan dari pada program yang memang harus segera didahulukan, terlebih yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat”, imbuhnya.

Begitu pun terhadap kegiatan yang menurutnya tidak urgen dan mendesak, seperti program perjalanan Religi dan kunjungan yang lakukan Bupati membawa  rombongan. Dengan dalih ingin memperkenalkan mempromosikan UMKM dan menggalang Investasi, dengan bersafari ke Luar Negeri seperti ke Amerika dan Rusia.

“Sekarang bisa gak dijelaskan, apa penting dan hasil yang bisa dirasakan langsung masyarakat dari perjalanan tersebut, atau investasi mana yang sudah memberikan hasil dari kunjungan ke luar negeri, yang lebih tepat disebut hanya pelesiran saja, yang telah menghabiskan anggaran tidak sedikit itu”, ujarnya.

“Sementara kondisi keuangan sedang sekarat dengan devisit akut, semua  berdampak kepada hak dasar para Perangkat Desa, para ASN dan hak Tukin Pejabat Eselonnya, yang harus dikorbankan. Juga tidak normal dan tidak stabilnya kondisi keuangan Pemkab, juga kompleksnya persoalan yang terjadi dan mengurung Pemkab Pesawaran sekarang, sepertinya sudah sulit dicarikan obat penawarnya,” pungkasnya (tim)