Diduga Rekruitment Badan Ad-hoc Pilkada 2024 Oleh Bawaslu Pesawaran Tidak Profesional

DRadioQu.com, PESAWARAN – Seharusnya, Bawaslu lebih profesional saat merekrut petugas Ad-hoc pemilu, ASN P3K, Guru honorer, Perangkat Desa, tidak boleh jadi petugas Ad-hoc pemilu, sesuai aturan dasar tidak boleh merangkap jabatan.

Demikian yang diungkapkan Heddy Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam catatan akhir tahun DKPP, pada 31 Desember 2023 lalu.

Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dilarang untuk rangkap jabatan. Mulai dari penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan Ad-hoc.

“Penyelenggara pemilu dilarang rangkap jabatan, sehingga bisa fokus melayani masyarakat dan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu penyelenggara pemilu tidak dibenarkan untuk rangkap jabatan”, tegas Heddy Lugito.

Juga diketahui bersama, pemerintah telah mengatur bahwa petugas penyelenggara pemilu tidak boleh merangkap jabatan. Hal itu tertuang dalam Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hasil Investigasi Awak media, berbeda yang terjadi dilapangan, karena di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, patut dipertanyakan profesional kerjanya. Pasalnya, berdasarkan fakta yang ada, masih ditemukan adanya Guru Honorer, Perangkat Desa, P3K, Penyuluh Agama yang menjadi badan Ad-hoc petugas pemilu.

Sementara hingga berita ini ditayangkan Fatihunnajah, S.Sos, selaku ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran saat ingin dikonfirmasi melalui sambungan telpon dan pesan Whatsapp di nomor 08218457**** pada Jum’at 14 Juni 2024 kemarin, tidak menjawab.

Atas adanya temuan dilapangan ini, maka Awak Media bersama beberapa lembaga akan melaporkan hal ini ke DKPP untuk dilakukan evaluasi.

“Dalam waktu dekat ini, kami bersama beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Pesawaran akan melaporkan adanya dugaan Pengkondisian dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan evaluasi”, ucapnya. (tim)