Tiga negara pantai,  yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura

0 26

DRADIOQU.COM – Tiga negara pantai,  yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura, kembali membahas isu keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura pada acara Co-Operation Forum (CF) ke-11 di Singapura, Senin (24/9). Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo menjadi ketua delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.

Saat memberikan sambutan, Dirjen Agus menyatakan,”Terima kasih atas undangan Pemerintah Singapura untuk menghadiri pertemuan penting ini yaitu Co-Operation Forum ke-11 yang dihadiri para delegasi dari tiga negara pantai, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta delegasi dari Organisasi Maritim Internasional atau IMO, negara kontributor, dan para pemangku kepentingan terkait di Selat Malaka dan Selat Singapura.”

Pertemuan diawali dengan penayangan video perjalanan 10 tahun Mekanisme Kerja Sama mengenai Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Pertemuan tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan.

“Baru saja kita semua menyaksikan video perjalanan sepuluh tahun pertama Mekanisme Kerja Sama mengenai Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dari pemutaran video tersebut terlihat jelas bahwa Mekanisme Kerja Sama menggambarkan suatu komitmen untuk berdialog dan bekerja sama antara negara-negara pantai dengan industri pelayaran dan semua pemangku kepentingan tentang isu-isu terkait dalam rangka memelihara dan meningkatkan keamanan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut,” kata Dirjen Agus.

Lebih lanjut, Dirjen Agus mengatakan sejak pembentukan Mekanisme Kerja Sama pada 2007, sudah banyak proyek yang telah berhasil dilaksanakan. Beberapa proyek masih perlu dilanjutkan untuk diselesaikan dan proyek baru segera dimulai.

“Kita semua punya banyak alasan untuk berbangga atas prestasi dan pencapaian selama sepuluh tahun terakhir ini,” kata Dirjen Agus.

Menurutnya, pelaksanaan proyek-proyek tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara pantai dapat bekerja sama dengan negara-negara pengguna dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Singapura berdasarkan Pasal 43 UNCLOS.

“Mengenai isu kemaritiman saat ini, sebagai komitmen terhadap isu keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara pantai lainnya untuk menjadikan Selat Malak dan Selat Singapura lebih aman dan lebih bersih dengan memperkenalkan beberapa inisiatif, yaitu pemeliharaan dan penggantian sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan juga melakukan studi tentang cetak biru keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura,” jelas Dirjen Agus.

Di sela-sela agenda pertemuan, ketiga pimpinan administrator maritim negara pantai mengadakan pertemuan informal untuk membahas isu-isu terkait kedua selat tersebut. Mereka bersepakat untuk meninjau kembali posisi terakhir proyek marine electronic highway (MEH) yang dimulai sejak 2014. Indonesia mempunyai peran penting dalam proyek tersebut, karena pusat data MEH ditempatkan di Batam, sehingga Indonesia turut memelihara dan mendukung peningkatan proyek ke fase berikutnya.

“Implementasi marine electronic highway oleh negara pantai sebagai embrio navigasi elektronik, perbaikan berkelanjutan atas fasilitas di masing-masing daerah negara pantai, dan berbagai inisiatif lainnya terkait perlindungan lingkungan laut, menunjukkan bahwa negara pantai, dengan dukungan dari para pemangku kepentingan, bekerja bersama untuk memastikan perjalanan yang aman bagi kapal, dan di sisi lainnya memberikan perhatian bagi perlindungan lingkungan maritim. Isu-isu tentang respons polusi dan kesiapsiagaan, pendekatan praktis, gas rumah kaca (GRK) dan pelayaran berkelanjutan, juga menjadi perhatian Indonesia,” kata Dirjen Agus.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia mengapresiasi peran IMO dan kontribusi negara pengguna dan pihak terkait melalui kerangka kerja sama ini.

“Saya berharap melalui sharing keahlian dan pengalaman selama pembahasan nanti, akan menjadi masukan untuk memastikan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tetap aman dan terbuka bagi pelayaran internasional,” katanya.

Dirjen Agus juga meminta agar semua negara pengguna dan pemangku kepentingan untuk tetap memberikan dukungannya kepada Mekanisme Kerja Sama ini dan kepada proyek-proyeknya. Dukungan konkret tersebut akan memperkuat putusan yang telah diambil oleh negara-negara pantai, dan menegaskan kembali perlunya kerja sama internasional dalam memastikan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Semua isu bersama di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk isu terkini, kiranya dapat diselesaikan melalui perkuatan koordinasi dan kerja sama, bukan hanya pada forum ini, tetapi juga pada saat pelaksanaan proyek-proyek yang telah diinisiasi,” tutup Dirjen Agus.

Industri Pelayaran
Sebagai informasi, Co-Operation Forum adalah salah satu pilar dari Mekanisme Kerja Sama mengenai Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, dsamping Aids of Navigation (ANF) dan Project Coordination Committee (PCC). Forum ini menjadi wadah utama negara pengguna, industri pelayaran, dan pemangku kepentingan terkait lain untuk duduk bersama dan membuka dialog dengan ketiga negara pantai di Selat Malaka dan Selat Singapura, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Forum dibentuk untuk mendorong dialog dan tukar pandangan mengenai isu-isu di Straits of Malacca and Singapore (SOMS) dan bertujuan untuk menampung masukan dari pengguna SOMS secara rutin. Forum juga memfasilitasi kerja sama yang lebih nyata antara negara pantai, negara pengguna, industri pelayaran, dan stakeholderlainnya dalam menjaga keselamatan berlayar dan perlindungan lingkungan maritim di salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia tersebut.

Pelaksanaan Co-Operation-Forum ke-11 didahului oleh Pertemuan Aids to Navigation Fund (ANF) ke-21 dan akan dilanjutkan dengan Tripartite Technical Expert Group (TTEG) serta diakhiri dengan Project Coordination Committee (PCC) ke-11. Forum dihadiri oleh wakil delegasi dari tiga negara pantai, negara-negara pengguna, seperti Jepang, Korea Selatan, Yunani, Nigeria, Selandia Baru, Vietnam, dan Denmark, serta organisasi internasional terkait, seperti IALA, Malacca Strait Council (MSC), dan EMSA.

Untuk agenda di TTEG, Indonesia mempunyai kepentingan khusus terkait isu voluntary pilotage services in straits of Malacca and Singapore. Dalam isu ini Pemerintah Indonesia mendorong terbentuknya pemanduan luar biasa yang akan diusahakan oleh operator-operator dari Indonesia, Malaysia dan Singapura, dengan menyelesaikan draf SN Circular untuk disampaikan kepada IMO. Indonesia melalui PT Pelindo I telah mulai memberikan jasa pemanduan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka sejak Maret 2017.BQ

Leave A Reply

Your email address will not be published.