Tanggamus: Forum Diskusi Media KEBIJAKAN DEWAN PERS VERSUS KEMERDEKAAN PERS

Masih Relevankah Eksistensi Dewan Pers di Tengah Maraknya Kriminalisasi Wartawan Indonesia Saat Ini?

0 71

DRADIOQU.COM – Jakarta ,Sejumlah organisasi pers dan jurnalis warga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pers Indonesia melaksanakan acara Forum Diskusi Media bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Rabu, 12 September 2018, bertempat di Lobby Gedung B, Kantor DPD-RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Tema yang diangkat pada forum diskusi kali ini adalah Kebijakan Dewan Pers versus Kemerdekaan Pers, dengan sebuah pertanyaan kunci: Masih relevankah eksistensi Dewan Pers di tengah maraknya kriminalisasi wartawan Indonesia saat ini?

Acara yang dihadiri sekitar 100 orang pekerja media ini menghadirkan 5 pembicara, yakni Pimpinan Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi, MIP; pakar dan praktisi hukum, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH; Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA; Ketua Umum SPRI, Heinjte Mandagie; dan Ketua Presidium FPII, Kasihhati. Diskusi yang dimulai pukul 14.00 wib dan berlangsung sekitar 4 jam dipandu oleh Edi Anwar, seorang wartawan senior yang tergabung dalam organisasi SPRI.

Bahasan diskusi hari ini dipandang sangat penting dan mendesak untuk ditelaah secara serius dan mendalam dalam rangka mencari altenatif solusi terhadap masalah pelik yang mendera kehidupan jurnalisme dalam negeri beberapa tahun terakhir. Kematian wartawan Muhammad Yusuf di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada 10 Juni 2018 lalu menjadi titik krusial yang menjadi momok menakutkan bagi kalangan pers di tanah air. Bagaimana tidak, rekomendasi Dewan Pers yang mempersilahkan polisi memproses hukum almarhum Muhammad Yusuf menggunakan pasal pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE menjadi bukti bahwa perlindungan para penghasil karya jurnalistik di Indonesia sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak berjalan sama sekali.

Puluhan bahkan ratusan kasus kriminalisasi wartawan sedang berproses di tangan para aparat hukum di hampir seluruh pelosok negeri. Umumnya, kasus kriminalisasi tersebut dipicu oleh ketidak-nyamanan para pihak tertentu yang merasa kepentingan (umumnya terkait bisnis dan kekuasaan) terganggu oleh penerbitan berita di berbagai media massa. Kasus yang paling menonjol adalah publikasi berita tentang korupsi pejabat disusul tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para pejabat pemerintahan.

Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 semula diharapkan menjadi mediator yang menjembantani komunikasi dan koordinasi antar kalangan media dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, pada realitasnya justru tampil sebagai sosok penentu kebenaran dan bahkan berfungsi bak aparat kepolisian yang dapat menentukan sanksi hukum bagi pekerja pers. Kondisi ini yang akhirnya memunculkan fenomena unik nan memilukan di kalangan jurnalis yang dilukiskan dalam sebuah pernyataan: “Hanya di Indonesia, hasil karya berpikir di…
[23:58, 9/12/2018] Tanggamus: Kejari Tanggamus Gelar Konsultasi, dan Lounching Kendaraan TP4D Agar Lebih Efektif

Tanggamus Lampung

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanggamus mengadakan Pertemuan Konsultasi Insani Adhyaksa se-Provinsi Lampung, acara tersebuat merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, kamis – (13/9/18)

Kejaksaan Negeri Tanggamus juga melaksanakan Launching Kendaraan Operasional Pendukung Kegiatan TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanggamus.bersama dengan Bapak Kepala kejaksaan Tingggi Lampung, Asisten Intelijen, Kajari Tanggamus dan Kasi Intel Kejari Tanggamus, beserta seluruh jajaran Kejaksaan di Provinsi Lampung.

Menurut Kasi Intel Tanggamus, Ridho Rama, SH,MH. dalam siaran persnya menjelaskan bahwa, “dengan adanaya kendaraan operasional khusus untuk mendukung kegiatan TP4D ini, diharapkan dapat meningkatkan mobilisasi dalam melakukan quality kontrol di lapangan, terhadap kegiatan proyek yang didamping oleh tim TP4D Kejaksaan Negeri Tanggamus,” jelasnya.

Penulis: Suhartono/Apriadi

Korwil/Biro Lampung: Azhimi

Leave A Reply

Your email address will not be published.