SP3 VS RASA KEADILAN MASYARAKAT

Oleh : Novy Viky Akihary

0 15

DRADIOQU.COM – SP3 merupakan kewenangan mutlak penyidik Kepolisian RI apabila dianggap suatu kasus tidak cukup bukti untuk dinaikan statusnya ke pengadilan, hal ini betul sekali dan tidak perlu dipertentangkan. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus mesum Rizieq – Firza yang telah begitu dalam melibatkan emosi masyarakat, tentu Penyidik Polri harus memperhatikan dengan seksama sebelum menerbitkan SP3.

Kasus yang sangat populer serta viral dengan foto bugil Firza, chat mesum serta rekaman suara Firza Husein beredar luas memenuhi ruang publik tidak bisa dianggap sepele begitu saja. Maka dengan beredarnya informasi bahwa untuk kasus tersebut telah diterbitkan SP3 membuat masyarakat bertanya ada apa dengan kepolisian kita ini.

Ada tiga (3) hal yang menjadi pertanyaan besar al ;

  1. Begitu cerobohkah pihak Polri dalam menetapkan tersangka kepada Rizieq Shihab tanpa bukti kuat..?
  2. Mungkinkah ada tekanan politik yang sangat perkasa membuat Polri harus menyerah untuk kemudian menerbitkan SP3..?
  3. Apakah ada unsur kesengajaan diterbitkannya SP3 kasus ini untuk melemahkan elektabilitas Presiden Jokowi dengan menciptakan kemarahan para Pendukung Jokowi, karena merasa bahwa pemerintah tidak adil..?

Dalam kasus Rizieq-Firza yang terkenal sebagai kasus Chat Mesum ini, banyak praktisi hukum menyayangkan andai betul telah diterbitkan SP3 nya oleh penyidik Polri, karena aneh sekali kasus besar dan sudah viral tersebut tidak ditingkatkan untuk mendapatkan keadilan secara terbuka dan transparan di pengadilan.

Di medsos dan dilingkungan masyarakat berita SP3 tersebut (kalau benar diterbitkan) dirasa sangat merendahkan rasa keadilan masyarakat dan solah-olah para pelaku yang terlibat kebal hukum. Silent Majority mulai resah, sekali lagi apabila betul telah diterbitkan SP3 berpotensi membuat naiknya suhu politik menjelang Pilpres 2019.

Rizieq Shihab memang memiliki dukungan besar dari kalangan islam sejenis (baca islam alternatif) tetapi Rizieq juga memiliki daya tolak yang sangat besar dari 268 juta rakyat Indonesia, maka jalan terbaik adalah lewat putusan pengadilan apabila mau mengindari resiko marahnya Silent Majority.

Pertanyaan lain yang timbul dimasyarakat kemana saja dan apa kerja Badan Intelejen Negara (BIN) apakah BIN tidak mendeteksi al;

  1. Timbulnya keresahan masyarakat serta marahnya Silent Majority atas disepelehkannya rasa keadilan masyarakat..?
  2. Apakah BIN tidak memberi advis dan serta fakta-fakta kepada Polri bahwa SP3 tersebut bisa menyebabkan menunggulinya suhu politik menjelang pilpres 2019..?
  3. Adakah unsur kesengajaan untuk membelah dukungan para Jokowers akibat diterbitkannya SP3 kasus Chat Mesin tersebut..?

Ketiga (3) hal diatas nyari menimbulkan dua (2) spekulasi dikalangan masyarakat bahwa bisa jadi :

  1. Bisa jadi dugaan selama ini bahwa Polri dan BIN memang tidak kompak akibat persaingan keras kedua instansi tersebut.
  2. Tetapi boleh jadi juga bahwa ini justru sebuah operasi besar untuk menekan elektabilitas Presiden Jokowi yang selama ini tiada tanding.

Institusi Polri dan BIN harus segera menjawab hal ini secara jujur dan transparan, sebab apabila diacuhkan maka akan sangat beresiko mengingat begitu tingginya daya tolak terhadap Rizieq Shihab di Indonesia.

Slogan hukum sebagai panglima bisa runtuh karena politik ternyata adalah penguasa abadi atas segala kepentingan tanpa kepantangan. Oleh : Novy Viky Akihary

Leave A Reply

Your email address will not be published.