Seluruh Perwakilan PARPOL Mengikuti Bimtek Yang Digelar Kesbangpol 2018.

0 37

Dradioqu.com || Tigaraksa – Banten. “Kesatuan bangsa dan politik KESBANPOL Gelar bimbingan teknis bagi partai politik yang di hadiri 3 narasumber Dari KEMENDAGRI, bpk syamsuddin ketua KPU, ali zainal abidin PANWASLU, serta di ikuti tamu undangan dari seluruh perwakilan partai politik yang masing – masing mengirimkan 7 orang untuk mengikuti acara acara di selenggarakan di GEDUNG PARAKAN lantai 2 perkantoran PU, Rabu (26/9/18).

pemerintah telah mengeluarkan pemberitaan No 1 th 2018 tentang keuangan partai politik. Pelaturan menteri dalam negri No 36 th 2018. Jadi langkah yang di lakukan oleh Badan kesbanpol ataupun kantor kesbanpol seluruh indonesia dan khususnya di kabupaten tangerang. Agar seluruh PARPOL di tingkat kabupaten untuk memahami terkait tentang regulasi kedua pelaturan tersebut.PP 1 dan pelaturan dalam negeri No 36 th 2018.

Kata syamsuddin apa dampak terhadap PP tersebut. Di jelaskan,”Yang pertama kenaikan bantuan tidak terlalu besar cuma 1500 untuk kabupaten dan kota. Tetapi ini memungkinkan bagi daerah dapat menaikan lagi karna nilai 1500 untuk melaksanakan pendidikan pioritas belum ideal bagi Parpol. Namun idealnya berapa ? “Syamsuddin mempertebal ucapanya Idealnya kalau KPK yang melakukan kajian dan juga kajian dalam negri itu paling tidak , PARPOL di semua tingkatan kalau KPK mengkaji per 9 triliun di bebankan pada partai politik 9 Triliun separuhnya di terima PARPOL. Yang sisa 4,5 Triliun berdasarkan Prestasi Partai politik, oleh sebabnya kami dari KEMENDAGRI selalu mendorong kenaikan Bantuan Partai politik sampai posisi paling ideal setidaknya.

Ditambahkan oleh syamsuddin selanjutnya terkait dengan penggunaan, kalau dulu hanya di gunakan 60% persen yang untuk pendidikan Partai politik. Karna kita melihat pungsinya Parpol itu melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat. Paling tidak Parpol dalam hal melaksanakan pendidikan partai politik harus lebin banyak. Operasional jelas lebih besar. Jadi operasional ini sipatnya penunjang jadi harus lebih banyak melakukan pendidikan partai politik . Dan selanjutnya terkait pengenaan sangsi Bagi PARPOL yang tidak taat aturan. Kalau dulu masih ada dispensasi itu terlambat menyampaikan laporan pertanggung jawaban .

Pasalnya dengan terbitnya PP 1 sekarang ini Partai politik tidak boleh terlambat menyampaikan laporan pertanggung jawabanya. tanggal 31januari tahun berikutnaya itu sudah batas akhir menyampaikan ke BPK. badan pemeriksa keuangan kalau terlambat itu tidak melakukan Audit maka persyaratan untuk mencairkan dana anggaran tahun berikutnya yaitu tidak terpenuhi.

Akhirnya KESBANPOL itu tidak berani mencairkan dana bantuan. Langkah itu bagian dari pada bentuk sangsinya. Tidak mencairkan dana bantuan berkenaan Rekomendasinya BPK tidak memberikan catatan apa apa. Kesbanpol selaku ketua prefikasi proses pencairan itu melihat karna Kesbanpol tidak berdiri sendiri ada KPU, INSPEKTORAT kemudian ada bagian HUKUMnya. Bagian ke uangan mereka melakukan rapat melihat persyaratan yang di ajukan parpor Trutama auditnya BPK. Undang undang yang di keluarkan 2018 sebetulnya sudah lama di PP 5 2009 Kemudian sebagai mana di ubah PP 83 tahun 2012 juga ada . Tapi sekarang begitu di kelurakan PP1 tahun 2018 benar benar di terapkan.

Harapan kami Kemendagri jadi dengan di lakukanya sosialiasi pada hari ini semua parpol yang mempunyai wakil di DPRD itu dapat mempertanggung jawabkan bantuan keuangan secara Transparan dan Episien. Bantuan selalu kami perhatikan dan kita tingkatkan. Papar SYAMSUDDIN kasubdir pasilitasi kelembagaan partai politik dan pemerintahan umum Kemendagri.

(atr)

Leave A Reply

Your email address will not be published.