Presidium Rakyat Menggugat Meminta Agar MA Melakukan Keadilan Terhadap Meilliana

0 111

DRADIOQU.COM – Hari ini Presidium Rakyat Menggungat melakukan aksi demonya didepan Gedung Mahkamah Agung, Jl.Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat .Rabu (12/09/2018).

Dalam orasinya, PRM meminta keadilan dari Mahkamah Agung agar  kasus yang membelit Meiliana, yang divonis hukuman penjara 1 tahun 15 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kota Medan menjadi perhatian, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Sisca Rumandor selaku Humas PRM, mengatakan kepada sejumlah awak media bahwa terkait tuntutan yang disuarakan untuk kasus Meiliana dimana ” Kami meminta kepada pemerintah Indonesia baik itu dari Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementrian Hukum dan Ham serta Kementrian Agama. Kami semua yang hadir disini merupakan gabungan dari rakyat dan atas nama rakyat yang tergabung dari seluruh elemen masyarakat yaitu dalam satu barisan Presidium Rakyat Menggugat (PRM), yang peduli kepada bangsa dan negara indonesia serta menjunjung tinggi Pancasila, khusus nya sila ke-5 ‘Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia’, untuk menindak lanjuti perkara dalam pemeriksaan Meiliana tentang kritik suara adzan, di Tanjung Balai Medan yang menyebabkan ketidakadilan dalam satu pihak.” ujar Sisca.

Sambung dirinya bahwa kasus yang menimpa Meiliana adalah keadilan yang sangat buruk untuk peradilan yang begitu lemah karena diduga adanya intervensi pihak non hukum.

Selain itu Sisca juga menyinggung perihal ketidak adanya kaitan permasalahan minoritas dan mayoritas dalam unsur intoleransi yang sangat kental kepada masyarakat,   Presidium Rakyat Menggugat (PRM) sangat terusik dan terbebani atas proses peradilan yang tidak adil.

” Saya berharap tidak adanya tebang pilih baik dari masyarakat yang melakukan pengerusakan dan pembakar rumah ibadah, pengerusakan balai pengobatan, pencurian di lokasi kejadian serta provokator yang mengakibatkan kerugian baik rumah ibadah dan ruman korban Meiliana,” Sambungnya.

Kasus Meiliana berawal dari keluhan tentang suara azan, pada Senin, 29 Juli 2016. Saat itu, suasana di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan tegang setelah seorang warga, yaitu Meiliana menyampaikan protes terhadap suara azan yang menggema dari Masjid Al-Maksun.

Namun Hal ini atas tindakan tersebut, hakim menghukum Meiliana 1 tahun 15 bulan penjara.Meiliana yang berusia 44 tahun itu sudah mendekam di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan, sejak bulan Mei 2018.

Hakim menilai bahwa Meiliana melanggar pasal 156 KUHP atas perbuatannya memprotes kebebasan beragama tentang penistaan agama.

Disisi lain diungkapkan pula mosi ketidak percayaan terhadap ,Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan , Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Agama.

Pada waktu bersamaan dilakukan aksi penanda tanganan petisi serta pengumpulan KTP sebagai Penjamin.

Selain Itu  Presidium rakyat menggugat, juga atas nama rakyat yang peduli pada bangsa dan Negara Indonesia yang tercinta dan menjunjung tinggi pancasila, khususnya di sila kelima yaitu ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. PRM menyatakan mosi tidak percaya kepada aparat penegak hukum baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam pemeriksaan perkara yang menimpah Melliana.

Mosi tidak percaya diajukan kepada:

1.Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan.
2.Mahkamah Agung,
3.Kementerian Hukum dan HAM
4.Kementerian Agama.

“Kami selaku perwakilan Rakyat Indonesia berharap kepada penegak hukum untuk berhati-hati mengetokkan palu, hakim yang mengantarkan orang yang tidak bersalah kepenjara adalah pengingkaran terhadap keadilan dan salah satu pembunuhan paling kejam yaitu membunuh kemerdekaan orang”, tegas Sisca.

Apalagi korbannya, lanjut Sisca, adalah seorang ibu dengan 4 orang anak yang masih dibawah umur dan perlu asuhan seorang ibu. Yang seharusnya Melliana bisa dijatuhi hukuman percobaan atau tahanan rumah saja. Bukan masuk bui. Ada ungkapan yang layak di renungkan, ”lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Sebelum kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan semakin jatuh ketitik nadir, kami berharap badan peradilan segera melakukan pembenahan”, ucap Sisca.

Team Peliputan : Azizah dan DPW / Cameraman : M

Leave A Reply

Your email address will not be published.