Presidium Rakyat Menggugat bersama elemen masyarakat hadir dalam

dalam aksi damai diMK

0 3

DRADIOQU.COM – Presidium Rakyat Menggugat bersama elemen masyarakat hadir dalam aksi damai di MK dan membacakan hasil Keputusan Final Gugatan Uji Materi UU MD3 2018 yang sekian lama diperjuangkan bersama,Kamis, (28/6/2018) waktu 13.30 Wib.

Yang Melatar belakangi aksi damai tersebut adalah dimana Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan dalam Perkara No. 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 73 ayat  (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan adanya Dikabulkannya Permohonan berimplikasi kepada Tidak ada lagi kewenangan DPR untuk memanggil paksa dan sandera kepada warga masyarakat,Tidak ada lagi kewenangan Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD-DPR) untuk mempidanakan atau menggugat atau langkah lainnya terhadap warga masyarakat/badan hukum,Terhadap persoalan (Pasal 245 ayat (1) UU MD3), maka anggota DPR dapat dipanggil dan dimintai keterangan dengan persetujuan tertulis Presiden apabila diduga melakukan tindak pidana tanpa perlu pertimbangan MKD.

Seperti yang dikutip dari media mediatransparancy.com yang mengungkapkan Terhadap frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) Sepanjang tidak dimaknai “dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Sementara  frasa: “Setelah mendapat pertimbangan dari MKD” bertentangan dengan UUD 1945.

Selengkapnya menjadi,Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan Presiden”.

Selanjutnya pertimbangan MK yaitu,”Mahkamah sependapat dengan para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat,tetapi Mahkamah memiliki pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014.

Pada kesempatan yang sama pihak Presidium Rakyat yang diwakili oleh Koordinator Lapangan Tirtayasa menyampaikan dalam Orasinya bahwa selayaknya kita masyarakat menuntut UU MD3 2018 Dihapus karena sudah mencederai demokrasi dalam kemasyarakatan,serta kita lawan kalau perlu kita tuntutan kepada MK dan siap dipenjara kalau UU MD3 2018 tidak dihapus karena sudah mengkebiri hak Konstisional masyarakat yang notaben anggota DPR adalah perwakilan rakyat yang juga digaji dari masyarakat, kalau MK tidak mendengar kan suara rakyat berarti tidak bertuhan tutur Tirtayasa, Kordinator PRM.

Orasi dilanjutkan oleh perwakilan dari Aliansi Warga Jakarta, Andreas B’Naya Rehiary, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan UU MD3 2018 karena bisa menghancurkan masyarakat dan harus dibatalkan segera.

UU MD3 2018 sangat menyengsarakan rakyat kecil dan harus dibatalkan dan Tolak UU MD3 2018 ujar Andreas B’Naya Rehiary Kordinator AWJ. (IR)

Leave A Reply

Your email address will not be published.