Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pasca-Pemilu 2019, Perkumpulan Urang Banten Serukan Rekonsiliasi

0 37
polri 73

Dradioqu, Serang – Perkumpulan Urang Banten (PUB) kembali menyerukan rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019. Komunitas para tokoh Banten itu sepakat bahwa perbedaan politik tidak boleh menimbulkan perpecahan, terutama untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum PUB Taufiequrachman Ruki mengatakan, dinamika pemilu telah menyeret warga Banten terpecah menjadi beberapa golongan. Baik itu yang pro atau kontra terhadap hasil pemilihan 17 April 2019. Padahal, kata dia, pemilu seharusnya bisa disikapi dengan bijak karena merupakan pemilihan sesaat yang dilakukan dalam 5 tahun sekali.

“Politik itu hanya pemilihan sesaat. Keberpihakan politik tidak boleh memecah kita dari suasana persatuan bangsa, khususnya sebagai orang Banten. Lebih baik datang saja ke TPS, dan enggak usah macam-macam,” kata Ruki usai halal bihalal PUB di kediaman Ahmad Taufik Nuriman, Ciracas, Kota Serang, Ahad (7/7/2019).

Mantan Ketua KPK itu secara tegas juga menyatakan masih ada pihak, khususnya orang Banten yang tidak mau menerima hasil Pemilu 2019 atau belum dewasa dalam berpolitik. Sebab menurutnya, politik harus mengajarkan arti perbedaan pilihan dan menerima semua keputusan yang telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia.

“Saya cuma ingin mengatakan kepada semua masyarakat Banten, kalau perbedaan yang dalam percaturan politik itu menimbulkan permusuhan, lebih baik kalian tidak usah berpolitik. Karena artinya, kalian belum dewasa berpolitik,” ujarnya.

Banten masih harus dibenahi

Selain itu, Ruki pun menegaskan bahwa PUB hanya bagian dari masyarakat Banten yang menginginkan adanya pemerataan kehidupan sosial untuk daerah yang pernah bergabung dengan Jawa Barat tersebut. Karena setelah 19 tahun berdiri, Banten masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi oleh pemangku kebijakan di pemerintah.

“Sejak awal PUB dibangun tidak untuk kendaraan politik. Kami akan jadi sparing bagi pemerintah, dan menjadi partner bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat. Kalau mereka on track, kita akan dukung. Tapi kalau mereka tidak sesuai, maka akan kami ingatkan,” ucapnya.

Hal hampir senada anggota PUB Ahmad Taufik Nuriman. Dia menegaskan, perbedaan politik jangan sampai menimbulkan perpecahan sesama warga negara, khususnya bagi masyarakat Provinsi Banten.”Pesta demokrasi kemarin memang sempat tegang. Tapi dengan adanya keputusan MK, masyarakat Banten harus tetap bersatu dan jangan ada perpecahan. Boleh beda pendapat, tapi tidak boleh memecah belah,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan, selain dihadiri oleh para tokoh Banten yang mayoritas merupakan perintis pembentukan Provinsi Banten, halal bihalal PUB juga turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan. Seperti Wali Kota Serang Syafrudin, Kapolda Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir, Danrem 064/Maulana Yusuf Serang Kolonel Inf. Windiyatno serta para pejabat pemerintah lainnya. (RED)

Leave A Reply

Your email address will not be published.