Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ;pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan soal pembayaran

pokok utang pemerintah bermuatan politis

0 15

DRADIOQU.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan soal pembayaran pokok utang pemerintah bermuatan politis dan menyesatkan.

Zulkifli dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus lalu menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun adalah tidak wajar, karena tujuh kali lebih besar dari Dana Desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

“Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan,” kata Sri Mulyani dalam pernyataan terbuka yang dimuat di akun Facebook resmi dia, Senin (20/8).

“Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.”

Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” tanya Menkeu.

Terkait anggaran kesehatan seperti diungkit Ketua MPR, Sri Mulyani membeberkan bukti bahwa justru di rezim sebelumnya rasionya lebih besar.

“Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat,” tulisnya.

“Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4%.”

Sri Mulyani menambahkan anggaran kesehatan akan makin meningkat tahun depan, menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%.

“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?” tanya dia lagi.

“Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.”

Dana Desa
Terkait Dana Desa seperti yang dikatakan Zulkifli, tidak ada perbandingan yang bisa dibuat karena program ini baru dimulai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa data yang disampaikan Ketua MPR lagi-lagi tidak akurat.

“Jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali,” paparnya.

“Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.”

“Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar?”

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati dan terukur.

“Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%,” ujarnya.

“Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.”

Lebih jauh Menkeu memaparkan data positif lainnya soal APBN. Sebagai contoh, defisit keseimbangan primer diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun, turun menjadi Rp 129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 diproyeksikan turun lagi menjadi defisit Rp 64,8 triliun (outlook APBN 2018).

Untuk 2019, direncanakan defisit keseimbangan primer menjadi hanya Rp 21,74 triliun.

“Apakah ini bukti ketidakwajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?” kata Menkeu.

Dalam empat tahun pemerintahan sekarang, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, yang artinya penambahan utang terus diupayakan turun seiring dengan menguatnya penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

“Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%!” tulisnya.

Data-data yang ada itu, menurut Menkeu, sudah sangat jelas membuktikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri, dan sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang.

“Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment gradedari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?” sindirnya.

“Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.