Menindaklanjuti Kasus Pelaporan Ketua PN Jakarta Barat

27

Dradioqu.com – Jakarta,Pengacara Senior JJ Amstrong Sembiring SH MH diundang oleh Komisi Yudisial (KY) untuk menindaklanjuti Laporan yang dilayangkan Amstrong seminggu lalu terkait dugaan pelanggaran kode etik Kepala Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar).

Amstrong menjelaskan, dirinya ditemui oleh 3 orang staf Komisioner KY, seperti Indra Syamsu, SH MM Kepala Biro Pengelola Laporan Masyarakat (Biro Pengawas), Lina Maryani SH Kepala Sub Bagian Administrasi Pelaporan Masyarakat dan dua orang staf pengaduan.

Kepada Wartawan seusai audiensi, Amstrong memaparkan hasil pertemuan dengan Staf Komisioner KY.

Menurut Amstrong, pihaknya mengungkapkan kepada Staf Komisioner, bahwa Ketua PN Jakbar diduga telah memberikan saran atau nasehat dengan nalar hukum sesat.

“Apakah lazim atau etis seorang ketua PN Jakbar bersama-sama dengan Panitera PN Jakbar Tapiv Dwiyatmiko mengatakan, Mengapa pada saat pihak lawan mengajukan diri sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Pak Amstrong juga tidak mengajukan Pemohon PK secara bersamaan? kata Amstrong sebagaimana disampaikan kepada Staf Komisoner KY, Selasa (28/8/2018).

Saat itu Amatrong menanyakan kepada Staf Khusus KY, apakah pernyataan Kepala PN Jakbar itu lazim dan dapat dibenarkan atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?

Amstrong menganalogikan jika ada Penggugat disatu pihak kemudian lawannya juga Penguggat dipihak lain, maka yang menjadi Tergugatnya siapa,, “Hantu belau?” kata Amstrong.

“Demikian juga ketika ada Pembanding maka Terbandingnya siapa? Begitu juga jika ada Pemohon Kasasi lawan pemohon kasasi, maka termohon Kasasi siapa? Apakah lazim ketua PN memberikan saran atau nasehat untuk perkara yang sudah berkuatan hukum dapat digugat kembali?” kata Amstrong.

“Intinya ini khan kasus perdata bukan pidana bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan atau musyawarah dan sebenarnya Ketua PN Jakbar punya otoritas secara optimal untuk memfasilitasi musyawarah tersebut bagi pencari keadilan. Apalagi kita yang berada diphak yang menang.” kata Amstrong.

Amstrong juga mengatakan tahukah akibat dari persepsi ketua PN Jakbarat, implikasinya muncul laporan pidana penggelapan yang dilakukam Amsteong terhadap pihak yang kalah. Laporan itu sudah dilaporkan ke polda metro jaya, Kendati begitu, Amstrong menyayangkan pelaporan itu terjadi padahal semua bisa diminimalisir atau dibicarakan.

“Jadi secara tidak langsung kita seperti diadu domba dalam perkara ini dan ketua PN Jakbar seolah-olah membiarkan kejahatan atau tindakan kriminal dicdalam keluarga terjadi dan bergentayangan berkeliaran disana. Hal tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Indra Syamsu, SH MM Kepala Biro Pengelola Laporan Masyarakat atau Biro Pengawas KY menjelaskan, pelaporan Amstrong masih ditindaklanjuti untuk diverifikasi oleh KY. Nantinya, jika sudah terverifikasi, KY akan berkoordinasi dengan Bawas Hukum MA.

“Masih akan diverifikasi, masih dalam proses,” Kata Indra.

Sebelumnya, Amstrong Sembiring mengungkap adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yang diduga dilakukan oleh Hakim kepala Pengadilan Negeri Jakbar dalam perkara Nomor 214 PK/Pdt/2017.

Menurut Amstrong, dugaan terjadinya pelanggaran kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang dilakukan oleh Hakim Ketua PN Jakbar bermula dari penolakan Permohonan AANMANING atau permohonan eksekusi dengan kerelaan yang umumnya diminta kepada pihak yang kalah dalam perkara yang diajukan oleh Amstrong mewakili Kliennya.

Amstrong adalan Kuasa Hukum dari Hayanti Susanto yang telah memenangkan perkara hukum Perdata melawan Kakak kandungnya sendiri, Soerjani Sutanto yang selama ini telah menguasai hak Waris peninggalan Ibunda Mereka, Almarhumah Soeprapti.

Hayanti Susanto melalui Amstrong Sembiring diketahui memenangkan perkara tersebut setelah pengajuan Permohonan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Kakaknya ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan, membatalkan semua putusan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di tingkat Kasasi.

Atas dasar kemenangan Hayanti Sutanto di tingkat Peninjauan Kembali, maka Amstrong pun mengajukan permohonan eksekusi boedel waris yang menjadi hak kliennya kepada Sumpeno SH, Kepala PN Jakbar Namun sayangnya, permohonan itu di tolak oleh Sumpeno SH selaku Ketua PN Jakbar dengan alasan dalam putusan PK tersebut tidak ada perintah secara langsung kepada PN Jakbar untuk melakukan eksekusi.

Saat itu, Ketua PN Jakarta Barat, selain menolak permohonannya; kata Amstrong, Sumpeno telah memberikan saran agar Amstrong kembali menggugat Lawan hukum-nya yang sudah dikalahkan di tingkat PK atau biasa disebut “Nebis in Idem”.

Sebelum berita ini dirilis, redaksi mencoba mencari informasi Kepala PN Jakarta Barat terkait kasus ini, namun sejauh ini, Kepala PN Jakbar dan Kepala Panitera PN Jakbar belum dapat dikonfirmasi.

Comments are closed.