Membedah Tubuh Dewan Pers“OMBUSMAN DAN KPK, MAMPIRLAH KE KEBON SIRIH”

0 59

DRADIOQU.COM – DEWAN Pers, dikuasai pemodal besar untuk memberangus media kecil milik masyarakat. Itu jelas terlihat dari konstituennya yang hanya tujuh organisasi. Yakni, SPS, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, PWI, AJI, IJTI. Empat pertama adalah organisasi yang diakui sebagai perusahaan media, tiga lainnya adalah organisasi karyawan perusahaan anggota empat organisasi perusahaan itu. Inilah mafia dunia pers Indonesia.

Di luar tujuh itu, sesungguhnya masyarakat telah membangun dunia persnya sendiri yang lebih egaliter dan sesuai perkembangan teknologi infomasi terkini. Namun, mereka tak diakui dan usaha mereka mendapat pengakuan selalu dihambat. Padahal, keberadaan tujuh mafia itu patut dipertanyakan keabsahannya berdasarkan Undang-Undang Pers No.40/1999.

Diutak-atik dari berbagai sumber mBah Coco, UU menyebutkan perusahaan pers adalah perusahaan media yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Sekarang, coba cek, itu ATVSI yang anggotanya terdiri dari stasiun tv nasional mana yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi? Bukannya hiburan semua? Paling informasi cuma 10 persen dalam 24 jam siaran. Ini jelas tidak sesuai UU. Begitu juga anggota ATVLI dan PRSSNI.

Kalau SPS lebih parah lagi. Ini murni warisan Orde Baru. Dulu kepanjangannya Serikat Penerbit Suratkabar. Pada mati satu-satu suratkabarnya, organisasi ini terancam jadi “zombie”. Nggak mau terima kenyataan, dibuatlah menjadi Serikat Perusahaan Pers. Anggotanya itu-itu aja. Perusahaan media cetak yang berubah jadi online. Kualitasnya kebanyakan sama dengan online milik perorangan. Sedangkan milik perorangan atau masyarakat, nggak pada mau masuk SPS. Merekalah yang mencetuskan ide verifikasi perusahaan pers dengan harapan online yang tengah menjamur ramai-ramai mendaftar jadi anggota SPS. Biar gampang lulus dan SPS banjir anggota lagi.

Pertanyaannya kemudian, apakah hanya SPS, ATVSI, ATVLI, PRSSNI saja organisasi perusahaan pers sebagaimana yang ditentutan UU Pers? Jelas bukan! Ada banyak lainnya, tapi Dewan Pers tampaknya hanya nyaman mengakui mereka saja. Ada apa?

Apakah ada hubungannya dengan pembiayaan? UU Pers menyebutkan sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. Patut dicek berapa besar perusahaan pers yang tergabung dalam empat organisasi pers itu membantu pembiayaan Dewan Pers, sehingga hanya mereka yang diakui sebagai konstituen?

Selama ini, belum pernah ada audit keuangan terhadap Dewan Pers. Laporan keuangan pun tidak dibuka ke publik. Artinya, Dewan Pers tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangannya ke pers yang merupakan konstituennya sendiri. Ini menunjukkan Dewan Pers adalah lembaga yang tidak transparan.

Tiap tahun Dewan Pers punya hajat besar berupa perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang memakan dana puluhan miliar. Pelaksanaannya disubkan ke PWI. Tidak pernah ada laporan keuangan. Kalau ditanya, jawabannya maen gampang aja, itu kan ada panitia pelaksananya.

Mengapa Dewan Pers tidak menyelenggarakan sendiri HPN? Karena PWI menganggap HPN itu milik mereka, tanggalnya pun sesuai hari jadi PWI, dan Dewan Pers memang nggak akan berani sama PWI. Dewan Pers itu hanya “macan ompong”. Terbukti, sedikit saja pengurus daerah PWI (baru tingkat pengurus daerah) bereaksi soal pembahasan tanggal HPN, Dewan Pers langsung pontang-panting dan tergopoh-gopoh bikin klarifikasi. Sampai jumpa pers segala.

Balik ke soal verifikasi perusahaan pers, ini adalah pelanggaran UU lainnya yang dilakukan Dewan Pers dalam melayani perusahaan-perusahaan modal besar. Tuan-tuan dari tujuh mafia pers. Tidak ada hak Dewan Pers melakukan verifikasi perusahaan pers untuk menyatakan terverifikasi yang akan diuntungkan oleh himbauan agar seluruh instansi dan pejabat pemerintah hanya melayani yang sudah terverifikasi.

Ini jelas pelanggaran serius terhadap UU Pers yang menyebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi mendata perusahaan pers. Tak ada sedikit pun indikasi bisa ditafsirkan boleh melakukan pengujian untuk mendapatkan pernyataan terverifikasi atau teratifikasi yang berdampak keuntungan ekonomi.

Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun tangan melihat, apakah ini bisa termasuk dalam kategori korupsi berjamaah menguntungkan orang atau pihak lain?

Akibatnya bagi pers bermodal kecil sudah jelas. Terutama media cetak, radio, dan online di daerah-daerah yang dikelola masyarakat, yang selama ini hidup dari iklan atau kegiatan sosialisasi dan komunikasi yang rutin dilakukan Pemda-pemda propinsi, kabupaten, kota. Dengan dana itulah, mereka bertahan hidup dan mengelola pemberitaan berkonten lokal bagi kepentingan masyarakat daerah. Sebagian menjadi alternatif pemberitaan terpusat dari kebijakan redaksi media nasional.

Adanya himbauan Dewan Pers, agar hanya melayani media yang sudah teratifikasi langsung menutup keran rejeki mereka dari proyek Pemda. Habis sama sekali. Pemda tidak berani kerjasama dengan media lokal yang belum teratifikasi, apalagi menyalurkan iklannya. Sedangkan untuk minta verifikasi Dewan Pers, media lokal rata-rata mempunyai hambatan internal akibat tercekik modal. Bikin akta notaris saja susah, apalagi memenuhi seluruh syarat administrasi.

Tapi, apakah mereka dapat dikatakan pers tanpa perusahaan yang sesuai persyaratan Dewan Pers? Tengok saja apa itu pers berdasarkan UU Pers, Pasal 1, ayat 1:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pers tidak harus perusahaan, sebagaimana perusahaan menurut syarat Dewan Pers. Perusahaan pers, menurut UU Pers adalah badan hukum sebagaimana ketentuan tentang badan hukum berdasarkan undang-undang. Dewan Pers tak punya hak dan kewenangan menambah. Itu namanya melampaui kewenangan (detournment de pouvoir) yang termasuk ke dalam rumpun menyalahgunakan kewenangan yang diatur dalam UU Admistrasi dan beberapa UU lain. Bila ada indikasi memperkaya pihak atau orang lain, masuk dia dalam UU Korupsi.

Bersamaan dengan soal verifikasi perusahaan pers ini, Dewan Pers menerapkan uji kompetensi untuk wartawan (UKW) yang juga terindikasi melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU. Wartawan diklasifikasi muda, madya, utama berdasarkan pengujian yang patut dipertanyakan standarnya berdasarkan pengakuan para wartawan yang sudah lulus.

Dan, anehnya, tak ada dampak kesejahteraan atau kepangkatan apa pun yang menyertainya. Periksa saja di semua perusahaan pers saat ini. Ada wartawan yang sudah kelas utama atasannya belum ikut uji kompetensi. Apalagi atasan dari atasanya dan atasannya lagi. Apakah ada pengaruhnya? Tidak sama sekali. Kelas utama di bawah perintah yang tidak berkelas. Gaji, honor, tunjangan juga di bawah dan nggak ada perubahan dari sebelum ikut UKW. Apa reaksi Dewan Pers terhadap hal ini? Jawabnya, diserahkan kepada perusahaan masing-masing.

Reaksi ini sangat berbeda dengan reaksi terhadap penerapan ratifikasi perusahaan pers. Disertai imbauan agar seluruh instansi dan pejabat pemerintah hanya melayani wartawan dan media dari perusahaan yang sudah teratifikasi. Akibatnya pun langsung terwujud. Pers bermodal kecil milik masyarakat di daerah sontak berguguran gulung tikar. Secara ekonomi menguntungkan yang masih berjaya. Tapi, soal sertifikasi wartawan, tak ada imbauan apalagi upaya memaksa perusahaan pers bermodal besar memberi kesejahteraan lebih tinggi kepada yang sudah bersertifikat. Standar ganda?

Siapa yang bertanggung jawab soal ini di Dewan Pers? Tentu Dewan Pers sendiri yang tahu. Dalam struktur terlihat Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers adalah Ratna Komala, pegawai MNC Group, yang terindikasi bukan wartawan ketika terpilih menjadi anggota Dewan Pers dari unsur wartawan.

Makin menarik untuk Ombudsman dan KPK, segera turun tangan memeriksa Dewan Pers, lembaga syarat KKN ini. Bila terbukti kebijakan ratifikasi itu menguntungkan orang lain secara ekonomi, patut diusut lebih jauh keterlibatan pihak yang mengeluarkan surat pernyataan Ratna Komala adalah wartawan untuk digunakan dalam pemilihan anggota Dewan Pers periode 2016-2019 oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) yang diketuai Wina Armada Sukardi, komisaris di Group MNC.

Sejatinya, menurut mBah Coco, ratifikasi perusahaan pers yang berimbas pula pada pers sebagai lembaga komunikasi massa, bukan sekadar merugikan masyarakat pengelola pers saja. Bukan hanya kerugian ekonomi. Tapi, juga membatasi sebaran dan keberagaman informasi. Menghalangi hak masyarakat memperoleh informasi yang dijamin oleh undang-undang dan berindikasi mensentralisasi pengelolaan informasi publik ke tangan para pengusaha besar dan perusahaan raksasa.

Teknik memberangus pers gaya baru?

Ombusman dan KPK harus segera memeriksa apakah Dewan Pers selama ini telah melakukan wederrechtelijkheid, perbuatan melawan hukum berdasarkan legalitas (formal, resmi), atau onrechtematigedaad, perbuatan melawan hukum yang tidak dibatasi oleh legalitas (hukum tertulis saja), tapi juga yang tidak tertulis?

Oleh sebab itu, saran mBah Coco, kepada yang terhormat lembaga Ombudsman dan KPK, mampirlah ke Dewan Pers, di Jl. Raya Kebon Sirih, Jakarta. (bersambung) .Sumber: Copas dari FB corocoro

Leave A Reply

Your email address will not be published.