Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan

0 35

DRADIOQU.COM – Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail bersama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos.

Berdasarkan informasi yang dihimpun SP di lapangan, diketahui bahwa proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka itu bersumber dari APBD Kota Depok Tahun 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp 17 miliar.

Proyek ini diduga fiktif.

Disebut proyek fiktif karena akses jalan dengan panjang 500 meter lebar 6 meter tersebut sudah dibebaskan sebelumnya oleh pengembang yang sedang membangun apartemen disana.

“Pengembang apartemen telah mengeluarkan dana pembebasan kepada 16 pemilik sertifikat dengan nilai sebesar Rp 17 miliar,” kata seorang sumber yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (28/8).

Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi Polresta Metro Depok Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang P mengatakan bahwa Nur Mahmudi dan Harry telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

“Kasus ini merugikan keuangan negara. Kami telah menerima hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat yang sudah turun,” kata Bambang di Depok.

Nilai kerugian yang dikorupsi belum dapat dirinci secara resmi. Namun, untuk penetapan terhadap dua tersangka sudah dikeluarkan Polresta Depok secara resmi setelah menerima audit BPKP Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa memang ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Menurut Bambang, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, kasus ini sudah dilakukan penyidikan sehingga tidak dapat diekspos ke publik dan terlebih dahulu harus meminta audit dari BPKP Jawa Barat.

“Setelah ada surat dari BPKP Jabar kami akan melanjutkan pemeriksaan terhadap kedua tersangka dan kemungkinan tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut,” tutur Bambang.

Kasus ini bergulir di unit tindak pidana korupsi Polreta Depok sejak Oktober 2017. Dari hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan Januari 2018 serta setelah memeriksa 87 saksi, status penyelidikan naik ke penyidikan.

“Ketika ekspos penaikan status kami belum mengekpos nama tersangka,” ungkap Bambang.

Tak dibeberkannya tersangka ke publik, tambah Bambang, karena saat itu penyidik sedang meminta BPKP Jawa Barat untuk melakukan audit. Di saat yang sama polisi juga melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.

“Sekarang hasil audit BPKB sudah turun dan ada kerugian negaranya. Maka diekspos selanjutnya akan menentukan pemeriksaan tersangka,” papar Bambang.

Leave A Reply

Your email address will not be published.