GERAK DPD Banten Minta Perusahaan Finance Tidak Tarik Unit Kendaraan Debitur Dijalan

0 44

 

DRADIOQU.COM – Banten | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Gerak Indonesia) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten meminta perusahaan finance yang ada di wilayah Provinsi Banten tidak menarik unit kendaraan bermotor milik debitur yang menunggak kredit dijalan karena hal tersebut tidak dibenarkan dan menyalahi aturan.

Seperti yang dikatakan Arohman Ali Ketua Gerak Indonesia DPD Provinsi Banten kepada awak media, Pihak perusahaan finance yang melakukan eksekusi kendaraan bermotor milik debitur yang menunggak kredit dijalan dengan menggunakan jasa debt collektor jelas menyalahi aturan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

“Dengan telah diterbitkannya peraturan Fidusia tersebut, maka pihak perusahaan finance atau leasing tidak berhak untuk menarik atau mengambil kendaraan debitur secara paksa. Penyelesaian terhadap debitur yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban cicilan kendaraan diselesaikan melalui jalur hukum.
Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi kendaraan tersebut, eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum (BPU). Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum,” Ucapnya. Kamis, 08 November 2018.

Lanjut Ali menambahkan, Gerak Indonesia DPD Provinsi Banten bukan hanya fokus dalam menyoroti persoalan tindak pidana korupsi melainkan mengawal setiap kebijakan Pemerintah, BUMN dan Perusahaan Swasta yang menyalahi aturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Untuk itu tindakan perusahaan finance atau leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan debitur berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP, ” Tutupnya.( TEAM JARINGAN MOI BANTEN )

Leave A Reply

Your email address will not be published.