Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target pendapatan negara dalam RAPBN 2025 yang sebesar Rp 2.996,9 triliun akan menjadi tantangan bagi pemerintan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target pendapatan negara dalam RAPBN 2025 yang sebesar Rp 2.996,9 triliun akan menjadi tantangan bagi pemerintan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan target penerimaan perpajakan sebesar 6,4% ini diharapkan tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Apabila diperinci, target pendapatan negara Rp 2.996,9 triliun ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.

“Perpajakan yang ditarget mencapai Rp 2.490,9 triliun juga cukup challenging. Isu menaikkan tax ratio yang cukup agresif, yang potensi kontraproduktif dengan kegiatan perekonomian,” ucap Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani, Minggu (18/8/2024).

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga akan menekan daya beli masyarakat. Selanjutnya wacana ekstensifikasi cukai, terutama untuk komoditas plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), akan menambah beban dunia usaha, baik UMKM maupun sektor korporasi.

Untuk PNBP, lanjut Ajib, pemerintah seharusnya lebih fokus dengan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga bisa lebih mendorong efisiensi dan lebih menjalankan good corporate governance (GCG) agar kontribusi dividen ke negara lebih maksimal. Setelah itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) harus lebih selektif dan prudent.

Pada 2023, BUMN menyetor dividen sebesar Rp 82,06 triliun yang kemudian ditarik dalam bentuk PMN pada 2024 sekitar Rp 27 triliun.

“Kalau pemerintah bisa menaikkan standar angka return on asset (RoA) BUMN, maka kontribusi terhadap negara bisa ditargetkan naik lebih signifikan,” kata Ajib.