Pemerintah terus melanjutkan penyaluran Program Bantuan Pangan (PBR) di seluruh wilayah untuk menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan.

Pemerintah terus melanjutkan penyaluran Program Bantuan Pangan (PBR) di seluruh wilayah untuk menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan. Dengan berlanjutnya program PBR hingga Juni 2024 nanti, evaluasi dilakukan secara berkala.

“Jadi bantuan pangan ini akan berlanjut sampai bulan Juni 2024, nanti akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi dikutip Minggu (28/1/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan pangan tahap pertama yang disalurkan sejak April hingga Juli 2023 dan tahap kedua yang dimulai pada September 2023 lalu dan mampu menjaga level inflasi nasional.

Secara nasional untuk tahun 2023, Perum Bulog telah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton beras dan untuk Program Bantuan Pangan sebanyak 1.489.286 ton beras. Khusus untuk Provinsi Jambi, penyaluran beras CBP tahun 2023 untuk Program SPHP sebanyak 28.297 ton beras dan Program Bantuan Pangan sebanyak 1.983 ton beras.

“Pemerintah telah memutuskan membantu untuk melepaskan bantuan pangan kepada 22 juta penerima,” kata Airlangga.

Untuk mendukung kelancaran dan kecepatan, mekanisme penyaluran bantuan pada setiap kantor desa maupun kelurahan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bulog, PT Pos Indonesia, dan perangkat daerah setempat.

Dalam pelaksanaan penyaluran, masyarakat yang menerima PBP akan disesuaikan dengan daftar nominatif. Selain itu, PT Pos Indonesia juga akan melakukan pembaruan data beras yang telah disalurkan kepada PBP secara real-time sehingga dapat dipantau ketepatan alokasin.

“Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah sudah memutuskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 18 juta penduduk dan itu akan disiapkan akhir bulan ini atau awal bulan depan yang terdiri dari Rp 200.000 per bulan dan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan akan front loading di bulan Februari,” ungkap Airlangga.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan dengan adanya perpanjangan bantuan sosial maka pemerintah dapat meredam gejolak dari perekonomian global terhadap kinerja ekonomi global.

Khususnya sebagai upaya pemerintah mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tengah perlambatan dinamika perekonomian global. Selain konsumsi sektor lain yang memiliki peran vital terhadap kinerja ekonomi domestik adalah investasi dan belanja pemerintah.

“Tidak hanya perlu di kuartal IV seperti tahun 2023 kemarin, justru start di kuartal I dan kuartal II (2024) kita tetap menjaga daya beli masyarakat,” terang Susi.