Diva Radio Qu Pemerintah Thailand sedang mengkaji pendapat publik mengenai rancangan undang-undang (RUU) yang melarang penggunaan ganja
Ditulis oleh redaksi pada Januari 11, 2024
Pemerintah Thailand sedang mengkaji pendapat publik mengenai rancangan undang-undang (RUU) yang melarang penggunaan ganja untuk rekreasi setelah lebih dari setahun bisnis terkait tumbuhan mariyuana berkembang pesat di negara ini.
Sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mendekriminalisasi ganja pada 2021, Thailand telah melahirkan industri yang diperkirakan bernilai hingga US$ 1,2 miliar dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan bermunculannya ribuan apotek, spa, restoran, hingga festival.
Aturan yang diterapkan secara terburu-buru ini, bertujuan untuk mengekang penggunaannya tetapi tetap menyisakan celah untuk penggunaan rekreasi.
Perubahan aturan ini bertujuan untuk memenuhi janji pemilu, setelah Perdana Menteri Srettha Thavisin menentang penggunaan narkoba di tengah kekhawatiran penyalahgunaan narkoba.
“Kami merancang undang-undang ini untuk melarang penggunaan ganja yang salah,” kata Menteri Kesehatan Cholnan Srikaew.
“Semua penggunaan rekreasi adalah salah,” lanjutnya.
RUU baru tersebut dimuat di situs Kementerian Kesehatan Thailand pada Selasa (9/1/2024). Rancangan ini hanya akan mengizinkan penggunaan ganja untuk keperluan medis dan kesehatan, serta melarang semua jenis penggunaan ganja untuk rekreasi.
RUU ini menetapkan denda hingga 60.000 baht (sekitar Rp 26 juta) untuk penggunaan rekreasi, sementara iklan atau kampanye pemasaran mengenai penggunaan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun atau denda hingga 100.000 baht.
RUU ini juga memperberat hukuman bagi pertanian ganja tanpa izin, mulai dari hukuman penjara satu hingga tiga tahun serta denda mulai dari 20.000 baht hingga 300.000 baht.
Namun, nasib toko-toko ganja dan apotek masih belum jelas, begitu juga dengan risiko yang dihadapi oleh mereka yang menanam ganja dalam skala rumah tangga yang saat ini diperbolehkan setelah memberi tahu pihak berwenang.
Pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai rancangan tersebut.
Batas waktu untuk memberikan masukan dari masyarakat hingga 23 Januari 2024. Setelah itu kabinet akan mempertimbangkan rancangan undang-undang dan saran yang diterima sebelum diajukan ke parlemen untuk pembahasan lebih lanjut.
Lanjut Baca
