Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah resmi menandatangani risalah pembahasan penilaian proyek MRT timur-barat fase 1 tahap 1

Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah resmi menandatangani risalah pembahasan penilaian proyek MRT timur-barat fase 1 tahap 1, pada Sabtu (11/11/2023). Kedua pihak menargetkan agar urusan administrasi dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT Timur-Barat dapat dimulai pada 2024.

Penandatanganan ini berlangsung di gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta  yang dilakukan sejumlah pejabat, seperti Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono, Dirut MRT Jakarta Tuhiyat, dan Chief of Representative Indonesia Office JICA Yasui Takehiro.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan The Deputy Chief of Mission Embassy of Japan Nagai Katsuro turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

Menhub Budi Karya Sumadi berharap agar proyek MRT koridor timur-barat ini dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu, sehingga dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menhub juga menjelaskan bahwa pembangunan transportasi massal MRT ini sejalan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, yang bertujuan meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.

“Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL,” ujar Menhub, dikutip dari Antara, Minggu (12/11/2023).

Lebih lanjut, Menhub menyambut baik partisipasi aktif Jepang dalam membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia, menyatakan bahwa selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Menhub berharap adanya lebih banyak kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menambahkan bahwa setelah penandatanganan MoD, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi proyek ini. Mereka menargetkan agar urusan administrasi dapat selesai sehingga proses pengembangan MRT timur-barat dapat dimulai pada tahun 2024.

MRT Jakarta koridor Timur-Barat direncanakan memiliki panjang 84,1 kilometer dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Proyek ini akan terbagi menjadi empat tahap pekerjaan, melibatkan pembangunan sejumlah stasiun, depot, dan jalur akses. Tahap awal pembangunan, yaitu Fase 1 Tahap 1, akan melibatkan 21 stasiun, termasuk delapan stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang, serta pembangunan depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.

MRT Jakarta koridor timur-barat juga direncanakan akan terintegrasi dengan koridor utara-selatan, dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dalam pembangunan.