Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan bahwa dialog informal dengan junta Myanmar pada bulan lalu sesuai dengan kesepakatan ASEAN

Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan bahwa dialog informal dengan junta Myanmar pada bulan lalu sesuai dengan kesepakatan ASEAN sebelumnya. Dialog mempertimbangkan pendekatan lain agar ada perdamaian di Myanmar.

Sebagaimana diketahui, Thailand pada bulan lalu menggelar pertemuan informal di Pattaya yang bertujuan untuk melibatkan kembali junta militer Myanmar. Laos menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengirimkan menteri luar negerinya ke dialog ini. Pertemuan ini menuai banyak kecaman, apalagi ASEAN sudah sepakat tidak melibatkan junta militer Myanmar.

Menanggapi hal tersebut, Pramudwinai menegaskan bahwa pertemuan informal ini merupakan upaya Thailand untuk menjajaki pendekatan lainnya terhadap krisis di Myanmar. Pencarian pendekatan lain juga sebelumnya disebutkan di sebuah dokumen ASEAN terkait review implementasi five-point consensus.

Pramudwinai juga mengatakan bahwa Thailand sebelumnya telah menggelar pertemuan informal serupa sebelum dialog di Pattaya tersebut.

“Pertemuan informal pertama hingga ketiga ini sesuai dengan Pasal 14 (dari ASEAN’s leaders review on the five-point consensus] yang diadopsi di Phnom Penh. Dokumen ini membuka kemungkinan untuk mengeksplor pendekatan-pendekatan lainnya,” ujar Pramudwinai kepada wartawan di sela-sela ASEAN Ministerial Meeting di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Sebagaimana diketahui, ASEAN telah melarang junta Myanmar untuk mengikuti pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Hal ini dikarenakan kegagalan junta untuk mengimplementasikan five-point consensus yang di antaranya menyerukan penghentian kekerasan serta terciptanya dialog yang konstruktif antara semua pihak. Dengan ini, Myanmar hanya diperbolehkan untuk mengirimkan perwakilan non-political.

Pada tahun 2022, ASEAN mengeluarkan review mengenai implementasi dari five-point consensus. Butir ke-14 dari dokumen tersebut mengatakan bahwa: “ASEAN akan mempertimbangkan untuk menjajaki pendekatan lainnya untuk mendukung implementasi five-point consensus.”

Krisis di Myanmar yang telah terjadi selama bertahun-tahun menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keketuaan ASEAN Indonesia. Apalagi mengingat ketua ASEAN sebelumnya Kamboja dan Brunei Darussalam belum berhasil mengatasi permasalahan ini.

Indonesia sejauh ini menerapkan non-megaphone diplomacy atau diplomasi yang dilakukan secara diam-diam dalam menangani krisis Myanmar. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak terlalu memberikan banyak detail mengenai upaya mereka berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan di Myanmar.

Selama hampir 7 bulan keketuaannya di ASEAN, Indonesia mengatakan pihaknya telah melakukan 110 engagement atau pendekatan dengan berbagai stakeholder di Myanmar. Para pemangku kepentingan yang dimaksud ini juga termasuk pemerintahan dalam pengasingan National Unity Government (NUG) dan junta State Administration Council (SAC).

Indonesia sebelumnya juga sudah memberikan komentarnya mengenai pertemuan informal di Thailand. Indonesia bahkan menilai bahwa sebuah pendekatan yang hanya melibatkan satu pihak itu bertentangan dengan five-point consensus.

“Kalau suatu negara melakukan inisiatif, ya silakan saja. Itu hak negara itu. Tapi kalau kita bicara dalam mengenai ASEAN, kita ada aturan mainnya. Ada five-point consensus dan keputusan KTT,” ujar I Gede Ngurah Swajaya selaku Staf Khusus Menlu Bidang Diplomasi Kawasan kepada wartawan pada 19 Juni 2023 lalu.