Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan negaranya akan mendukung Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 (ASEAN Chairmanship 2023)

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan negaranya akan mendukung Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 (ASEAN Chairmanship 2023). Hal itu diungkapkan PM Lee usai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan Leaders’ Retreat antara Indonesia dan Singapura pada Kamis (16/3/2023).

“Saya dan Presiden Jokowi juga mendiskusikan pengembangan regional. Saya menunjukkan dukungan Singapura kepada keketuaan Indonesia dalam ASEAN,” kata PM Lee di Prime Ministers Office di Singapura pada Kamis siang (16/3/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia akan mendorong implementasi lima-poin konsensus untuk mengatasi konflik di Myanmar dalam keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023. Langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Jokowi menjelaskan implementasi lima-poin konsensus untuk mengatasi konflik di Myanmar merupakan salah satu prioritas Indonesia dalam mengetuai ASEAN 2023. Jokowi menyebut Indonesia akan melibatkan semua pihak untuk membuka jalan agar dialog nasional inklusif dapat dilakukan oleh Myanmar dalam rangka mengurangi ketegangan dan kekerasan di negara tersebut.

“Indonesia juga menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan dan memastikan bantuan kemanusiaan akan menjangkau semua pihak yang memerlukan,” ungkap Jokowi dalam pernyataan pers bersama di Prime Ministers Office di Singapura pada Kamis siang (16/3/2023).

Sementara itu, PM Lee mengatakan Singapura akan terus bekerjasama secara aktif dengan negara anggota ASEAN lain serta partner ASEAN seperti Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB untuk mendorong implementasi lima konsensus tersebut.

“Terkait konflik Myanmar, kami menyesalkan lambannya progress ASEAN dalam mengimplementasikan lima poin konsensus,” kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Sebelumnya negara anggota ASEAN telah sepakat sejak April 2021 untuk mengimplementasikan lima poin konsensus untuk mengatasi konflik Myanmar. Lima poin tersebut antara lain penghentian kekerasan, dialog dengan pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.

Kesepakatan tersebut dirundingkan oleh negara anggota ASEAN untuk membantu Myanmar yang dilanda krisis kemanusiaan sejak junta militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Pada 1 Februari 2023, Junta Myanmar mengumumkan status darurat negara tersebut yang seharusnya berakhir pada Januari 2023, akan diperpanjang hingga enam bulan ke depan.