Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dapat dihindari. Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Imron Cotan optimistis pemerintah

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dapat dihindari. Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Imron Cotan optimistis pemerintah telah menyiapkan mitigasinya, yaitu melalui program bantalan sosial.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan tunai langsung bertahap kepada masyarakat prasejahtera, sebesar Rp 600.000 per keluarga, subsidi upah Rp 600.000 per pekerja tiap bulan, dan subsidi transportasi, termasuk ojek yang dananya diambil 2 persen dari dana transfer umum.

“Kebijakan tersebut tepat dan dengan semangat gotong royong meyakini bangsa Indonesia akan keluar dari kesulitan ini sebagai bangsa pemenang, apalagi dalam pelaksanaannya kementerian dan lembaga terkait menerapkan verifikasi yang ketat,” kata Imron dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Imron menyampaikan itu dalam webinar yang diadakan Moya Institute bertajuk “APBN Tertekan: BBM Subsidi Solusi atau Ilusi”, Rabu (31/8/2022). Pembicara lainnya, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih menuturkan penyesuaian harga BBM memang tidak dapat dihindari untuk menghindari jebolnya APBN. Ditambah lagi, harga BBM di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.

“Hal yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai. Sebab, penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga,” ucap Sri Adiningsih.

Pengamat sosial dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra menyambut baik rencana penyesuaian harga BBM diimbangi dengan jaminan pemerintah untuk mengucurkan bantuan sosial (bansos) agar ekonomi masyarakat tetap terjaga.

Kendati demikian, Azyumardi mengimbau supaya penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran. Masyarakat yang tidak terjangkau bansos juga diharapkan bisa dibantu dengan upaya filantropi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengungkapkan dengan penyesuaian harga BBM, maka APBN diharapkan dapat lebih difokuskan bagi komponen masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan.

“Jadi, sejauh mana kemaslahatan penyesuaian harga BBM ini tercipta bagi kehidupan mayoritas masyarakat, yang paling membutuhkan. Bukan dinikmati oleh kelompok yang sudah mampu,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Heri Sucipto mengatakan harga minyak mentah dunia terus meroket, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi dengan merumuskan kebijakan publik yang tepat. Heri mengatakan formulasi kebijakan publik tentang penyesuaian harga BBM tentu saja harus lepas dari kepentingan politik.