Kepala Bakamla RI Hadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022

Jakarta, 15 Juni 2022 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard). Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia hadiri Rakornas Pengawasan Intern Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) secara daring. Kegiatan yang turut menghadirkan Presiden RI Joko Widodo ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin.

Pembukaan diawali oleh laporan Kepala BPKB Muhammad Yusuf Ateh, yang menyampaikan arahan Presiden RI bahwa pemanfaatan pembelanjaan pemerintah tahun 2022 harus menyerap produk dalam negeri. Hal ini diharap dapat memberikan manfaat maksimal terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri.

Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2022 kali ini mengambil tema “Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri”. Tidak tanggung-tanggung, jajaran Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah turut hadir hingga total berjumlah 2.247 orang peserta.

Dalam laporannya, Kepala BPKP menyampaikan bahwa sampai dengan triwulan I, katalog elektronik (e-catalog) Indonesia masih didominasi oleh produk impor. Namun setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, keadaan tersebut mulai berangsur membaik. Per minggu ketiga bulan Mei 2022 produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-catalog nasional, meskipun realisasi transaksi masih tinggi. Per tanggal 12 Juni 2022, Produk Dalam Negeri (PDN) yang tayang di e-catalog pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor.

Berdasarkan hasil validasi di tanggal 13 Juni 2022, Kementerian Lembaga Daerah (KLD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk menyerap produk senilai Rp. 720,88 trliun, dan realisasi belanja PDN telah mencapai Rp. 180,72,  atau setara dengan 45,18% dari target Rp. 400 triliun.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pada pembelanjaan Pemerintah dan Daerah harus memiliki 3 hal yang penting. Pertama, harus memberikan nilai tambah; kedua harus bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri; dan yang ketiga harus efisien.

Presiden Jokowi juga meminta kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP untuk mengawal penuh pembelanjaan Pemerintah dan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi dalam membeli produk dalam negeri, dan dapat memicu pertumbuhan ekonomi,  dan lapangan pekerjaan semakin terbuka.

Menanggapi hal ini, Bakamla RI terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Khususnya dalam hal ini, penguatan pertumbuhan ekonomi dan produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan cita-cita Bakamla RI, yaitu sinergi membangun negeri.

Autentikasi : Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.