Diva Radio Qu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah pemerintah menambahkan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun bagi 2,5 juta
Ditulis oleh redaksi pada Februari 6, 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah pemerintah menambahkan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun bagi 2,5 juta petani. Apalagi saat ini sudah memasuki musim tanam sehingga dibutuhkan pupuk bersubsidi.
“Subsidi pupuk itu penting karena kita masuk dalam musim tanam dan kemarin dengan dana Rp 26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani. Kita menambahkan 2,5 juta petani, subsidi pupuk tidak boleh terlambat, sehingga Presiden Joko Widodo sudah sepakat untuk ditambah anggaran subsidi sebesar Rp 14 triliun,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (5/2/2024) yang dikutip dari Investor Daily.
Airlangga mengatakan pemerintah akan mencari sumber pendanaan subsidi pupuk melalui pos-pos belanja pada APBN. Salah satunya melakukan penyesuaian belanja (automatic adjustment) dari semua kementerian/lembaga. “Nanti itu tekniknya ada macam-macam cara, Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment,” terang Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan dengan adanya tambahan anggaran Rp 14 triliun maka pemerintah akan menyalurkan 8 juta ton pupuk. Saat ini seluruh kementerian/lembaga sedang melakukan pembenahan data dan perbaikan sistem. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup dengan KTP, pemerintah bisa melakukan penebusan pupuk,” terang Dida.
Dia mengatakan perbaikan data penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan melibatkan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Upaya penyaluran pupuk bersubsidi dengan KTP dilakukan agar tepat sasaran ke pihak yang seharusnya menerima.
“Namun, kalau kita mengganti sistem, ini lagi kita hitung. Takutnya ada delay terkait penyalurannya. Makanya sekarang dengan arahan terakhir cukup dengan KTP saja itu, mudah-mudahan bisa lebih tepat sasaran. Teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri juga kita libatkan,” pungkas Dida.
