Tiga bakal calon presiden (capres) berbicara netralitas presiden dan aparat pemerintahan

Tiga bakal calon presiden (capres) berbicara netralitas presiden dan aparat pemerintahan pada Pemilu 2024 saat makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (30/10/2023). Pada kesempatan itu, Ganjar Pranowo mengaku menyinggung pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pilpres 2024.

“Tugas kita, yuk jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya (ASN) betul betul imparsial (tidak memihak), semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga,” kata Ganjar seusai pertemuan tersebut.

Menurut Ganjar, netralitas ASN penting dijaga di kontestasi politik. Pasalnya, dalam demokrasi, netralitas sangat penting agar pemilihan berlangsung secara adil dan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama

“Ya penting lah, demokrasi kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial menjadi berat sebelah,” tandas Ganjar.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan, jamuan makan siang bersama ini menunjukkan dukungan Presiden Jokowi agar Pilpres 2024 berjalan dengan baik. Jokowi sengaja menginisiasi pertemuan dengan tiga calon presiden yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Ganjar, undangan makan siang Jokowi merupakan langkah positif untuk menjaga komunikasi yang baik di antara para kandidat dan memastikan sistem demokrasi yang baik.

“Setelah bertiga ngobrol bareng Pak Presiden dan kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan beliau orang baik. Insyaallah beliau (Jokowi) juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan beliau-beliau juga semoga bisa segera dilaksanakan,” pungkas mantan gubernur Jawa Tengah tersebut.

Selama jamuan makan siang tersebut, ketiga calon presiden termasuk Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi berbicara secara akrab. Mereka mengenakan batik dan berbicara tentang pentingnya cinta produk Indonesia. Menu makanan Nusantara disajikan dalam jamuan tersebut, yang mencerminkan keragaman kuliner Indonesia.

Diketahui, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2024.

Penandatanganan SKB ini melibatkan beberapa pihak, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

SKB yang ditandatangani pada 29 September 2023 ini, bertujuan untuk memastikan netralitas ASN selama proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Netralitas ASN merupakan prinsip yang diamanatkan dalam undang-undang, yang melarang mereka menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta menekankan bahwa ASN tidak boleh berpihak pada siapapun atau kepentingan tertentu.

Ketidaknetralan ASN dalam pemilu dapat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ASN tetap netral dan profesional selama proses pemilihan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Bahkan potensi gangguan netralitas dapat terjadi dalam berbagai tahapan pemilihan, termasuk tahap pendaftaran bakal calon hingga tahap penetapan calon terpilih.

Harapannya dengan adanya SKB ini, akan ada sinergi dan efektivitas yang lebih baik dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Hal ini juga akan membantu ASN memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta potensi pelanggaran etika atau disiplin pegawai.