Bakal calon presiden Ganjar Pranowo memberi pandangan terkait Tiktok Shop dan jualan artis yang mematikan pasar tradisional

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo memberi pandangan terkait Tiktok Shop dan jualan artis yang mematikan pasar tradisional.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada pedagang di pasar tradisional yang sedang mengalami ancaman akibat booming perdagangan online. Namun, solusi yang tepat bukanlah melarang platform TikTok Live Shop atau menghalangi artis dari berjualan.

Dikatakan, negara tidak boleh menghalangi individu dalam berusaha selama tidak melanggar hukum. Namun, negara memiliki kewajiban untuk mengatur aktivitas tersebut agar tidak merugikan pihak lain.

“Jika seorang artis ingin menjual sembako, mengapa tidak? Itu adalah haknya untuk berdagang, kita tidak seharusnya melarangnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur aktivitas tersebut,” kata Ganjar, dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil tiga langkah penting. Pertama, pendekatan filosofis untuk melindungi pedagang kecil. Kedua, pendekatan sosiologis untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

“Ini adalah masalah sosiologis karena sedang terjadi disrupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera terlibat dan berdialog dengan pihak terkait,” lanjut Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menekankan bahwa proses dialog harus transparan dan pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak.

“Kami perlu memberikan pelatihan kepada UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) agar mereka siap bersaing. Melarang artis berjualan tidak adil, karena tidak semua artis memiliki kekayaan yang sama. Kami juga perlu melindungi hak kekayaan intelektual, royalti, dan karya seni dari pelanggaran hak cipta,” jelasnya.

Selanjutnya, setelah melalui pendekatan filosofis dan sosiologis, pemerintah dapat merumuskan regulasi yang sesuai.

“Cara terbaik adalah mendengarkan semua pihak yang terlibat sehingga regulasi yang dihasilkan akan mencerminkan kepentingan semua pihak. Dengan demikian, filosofi dan pendekatan sosiologis akan menjadi dasar bagi pembuatan regulasi,” tutupnya.