Kamboja menggelar pemilihan umum untuk membentuk badan legislatif yang kemudian akan membentuk pemerintahan

Kamboja menggelar pemilihan umum (pemilu), Minggu (23/7/2023), untuk membentuk badan legislatif yang kemudian akan membentuk pemerintahan. Sistem pemilu di Kamboja diklaim bebas dari pemilih siluman karena foto setiap pemilih terpampang di tempat pemungutan suara (TPS).

Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDIP) Jakarta Utara, Brando Susanto, salah satu wakil PDIP yang ikut sebagai pemantau pemilu dalam International Conference on Asian Political Parties (ICAAP) menyatakan dalam daftar pemilih dalam pemilu di Kamboja juga disertakan foto pemilih.

“Petugas di TPS mencocokkan wajah pemilih dengan foto yang ada, sebelum mereka masuk ke bilik suara. Jadi, enggak ada pemilih siluman,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (23/7/2023).

Dalam pemilu Kamboja tercatat 9,7 juta pemilih. Sebanyak 18 partai politik (parpol) bertarung untuk memperebutkan 125 kursi di DPR. Parpol akan berkoalisi untuk membentuk pemerintahan yang dipimpin perdana menteri.

Kamboja menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup, sehingga pemilih hanya memilih tanda gambar. Hasil penghitungan suara diakumulasi secara digital, sehingga hasil resmi pemilu secara nasional bisa diketahui dalam waktu relatif singkat 2-3 hari.

“Pemilihnya juga sedikit, sehingga hasil pemilu lebih cepat diketahui. Kita hadir memberikan semangat gotong royong dan kolaborasi agar pesta demokrasi Kamboja berjalan sukses, transparan, bebas dan berkeadilan,” tutur Brando.

Menurutnya, keikutsertaan Indonesia untuk memantau pemilu di Kamboja tak lepas dari fakta historis, yakni kehadiran Pangeran Sihanouk dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja kini semakin teguh dalam spirit persaudaraan untuk menciptakan perdamaian di ASEAN maupun dunia.

Kamboja, lanjutnya, mengedepankan stabilitas politik untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kamboja paham betul bahwa tanpa liberasi ekonomi, mereka akan menjadi negara yang sangat tertinggal ASEAN. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis menjadi syarat untuk menciptakan stabilitas politik.

“Indonesia menjadi acuan bagi mereka, baik sistem politik maupun ekonomi. Pasalnya, Indonesia diprediksi akan tampil menjadi negara maju di kawasan Asia, bahkan dunia,” katanya.

Terkait pemilu di Indonesia yang bakal digelar 14 Februari 2024, Brando menegaskan sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas politik.

“Jangan sampai euforia politik yang berlebihan dan tajam menjauhkan Indonesia dari cita-cita menjadi negara maju. Apabila itu terjadi, tentu bangsa Indonesia yang merugi,” tutupnya.