Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi hingga 30 April 2023 mencapai Rp 62 triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi hingga 30 April 2023 mencapai Rp 62 triliun. Angka ini terbagi dalam subsidi energi sebesar Rp 42,2 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp 19,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, untuk subsidi energi digunakan untuk subsidi listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG. Dengan rincian realisasi subsidi listrik mencapai Rp 15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Sedangkan realisasi subsidi BBM premium dan diesel sebanyak Rp 5,2 triliun ditambahkan dengan kompensasi sebesar Rp 33,8 triliun.

“Mereka yang menggunakan LPG 3 kilogram menikmati subsidi yang sudah dibayarkan Rp 21,6 triliun hingga April,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta pada Senin (22/5/2023).

Subsidi non energi diberikan untuk dalam bentuk program kartu prakerja yang disalurkan terhadap 182,6 ribu peserta dengan nilai manfaat Rp 804,2 miliar. Subsidi non energi juga digunakan untuk memberikan subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Public Service Obligation (PSO) Perkeretaapian, dan Imbal Jasa Penjaminan.

“Selain itu untuk membantu masyarakat yg berpendapatan rendah mendapatkan rumah, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp 204,1 miliar untuk 50,3 ribu rumah,” tutur Sri Mulyani.

Dia juga memaparkan realisasi kompensasi sampai dengan 5 Mei 2023 mencapai Rp 33,8 triliun. Untuk kompensasi ini adalah sebagian dana kompensasi yang sudah terjadi tahun sebelumnya yaitu Rp 24,5 triliun untuk PT Pertamina.

“Lalu Rp 0,3 triliun untuk PT AKR dan pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi listrik tahun 2022 sebesar Rp 9 triliun,” tutur Sri Mulyani.