Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang bermarkas di Den Haag, Belanda telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang bermarkas di Den Haag, Belanda, Jumat (17/3/2023) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Perintah penangkapan itu dikeluarkan atas tuduhan kejahatan perang.

ICC menilai, Putin bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina. Ini adalah untuk pertama kali ICC Den Haag mengeluarkan surat perintah terhadap pemimpin salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

ICC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Putin diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi dan pemindahan anak-anak secara ilegal dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia.

Dikutip dari Associated Press, ICC Den Haag juga mengeluarkan surat perintah untuk penangkapan Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Komisaris Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia, atas tuduhan serupa.

Langkah ICC itu segera ditolak oleh Moskow dan disambut baik oleh Ukraina sebagai terobosan besar. Namun, implikasi praktisnya dikhawatirkan sulit untuk diwujudkan, setidaknya dalam jangka pendek.

Namun, sejumlah kalangan mengatakan keputusann ICC ini memberi dampak moral bagi Putin. “Dia telah kehilangan semua kredibilitas politiknya di seluruh dunia. Setiap pemimpin dunia yang mendukungnya akan dipermalukan juga,” kata David Crane, mantan jaksa internasional.

Presiden ICC, Piotr Hofmanski, mengatakan bahwa meskipun hakim ICC telah mengeluarkan surat perintah tersebut, masyarakat internasional yang akan menegakkannya. Pengadilan tidak memiliki kekuatan polisi sendiri untuk melakukannya.

“Para hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pelaksanaannya bergantung pada kerja sama internasional,” katanya.

ICC Den Haag dapat menjatuhkan hukuman maksimal penjara seumur hidup bergantung kepada beratnya kejahatan dan keadaan individu terpidana. Hal itu sesuai dengan akta pendirian ICC yang dikenal sebagai Statuta Roma.

Namun, peluang untuk mengadili orang Rusia mana pun di ICC tetap sangat tidak mungkin. Pasalnya, Moskow tidak pernah mengakui yurisdiksi ICC.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov bersikeras bahwa Rusia tidak mengakui ICC dan menganggap keputusannya tidak sah secara hukum. Dia menambahkan bahwa Rusia menganggap langkah ICC tersebut keterlaluan dan tidak dapat diterima.

Peskov menolak berkomentar ketika ditanya apakah Putin akan menghindari melakukan perjalanan ke negara-negara di mana dia dapat ditangkap berdasarkan surat perintah ICC.

Sementara, Kepala Hak Asasi Manusia Ukraina, Dmytro Lubinets, mengatakan, berdasarkan data dari Biro Informasi Nasional negara itu, sebanyak 16.226 anak dideportasi ke Rusia. Ukraina telah berhasil mengembalikan 308 anak.