Atasi Masalah Keamanan di Papua, Wapres Tegaskan Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis Berbasis Teritorial

 

Biak Numfor-Peristiwa penembakan misterius, baik terhadap warga sipil maupun petugas keamanan di wilayah Papua, hingga kini masih kerap terjadi. Terakhir, tiga hari yang lalu, Selasa (29/11/2022), sebuah aksi penembakan misterius terjadi di Jl. Jenderal Sudirman, Yahukimo, Papua Pegunungan yang menewaskan seorang petugas kepolisian.

Saat ditanya awak media tentang hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), menegaskan bahwa hingga kini pemerintah masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

“Kita kan sudah menganut bahwa pendekatan kita itu, pendekatan yang humanis dan berbasis teritorial,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Manuhua, Biak Numfor, Papua, Jumat (02/12/2022).

Kemudian, sambung Wapres, upaya penyadaran kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga terus dilakukan.

“Selama ini memang sudah dilakukan, walaupun masih ada [gangguan keamanan] seperti penembakan itu, sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa akan terus dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

“Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa akar masalah terganggunya stabilitas keamanan di Papua disebabkan oleh masalah kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Adapun untuk mengatasi masalah kesejahteraan, ia memastikan, pemerintah saat ini tengah gencar berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua, termasuk dengan membentuk beberapa daerah otonom baru (DOB).

“Makanya itu, salah satu akarnya itu untuk kesejahteraan. Dan kedua penegakan HAM, hak-hak manusia itu kita tegakkan,” ungkapnya.

Terkait penegakan HAM, Wapres menekankan bahwa pemerintah tidak pandang bulu. Siapapun dan dari pihak manapun yang melanggar HAM akan diproses secara hukum.

“Kalaupun ada dari [oknum] TNI atau polisi yang melakukan pelanggaran, ya ditindak juga. Jadi mereka ditindak, walaupun dari mana ditindak, itu merupakan kebijakan yang sudah diterapkan sekarang,” kata Wapres memastikan.

Terakhir, saat ditanya mengenai Panglima TNI baru apakah akan tetap menerapkan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua, Wapres pun meyakini bahwa Panglima TNI yang baru akan melanjutkan kebijakan tersebut.

“Saya kira Panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan. Sehingga, dengan adanya DOB-DOB ini, petanya semakin jelas [untuk] masing-masing wilayah DOB,” terangnya.

Sebagaimana diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 ini. Sebagai penggantinya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI, yang saat ini tinggal menunggu hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari Komisi I DPR RI.

Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

(Sumber:EP/SK-BPMI, Setwapres)