Anggota DPR dari Partai Demokrat, Achmad, mengatakan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) bukan menyelesaikan masalah

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Achmad, mengatakan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) bukan menyelesaikan masalah namun akan memicu masalah baru.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga BBM naik, Sabtu (3/9/2022). Beberapa jenis bahan bakar yang selama ini masih mendapat subsidi akan disesuaikan. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Anggota Komisi VIII DPR, Achmad menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan memantik persoalan baru di tengah kesulitan masyarakat untuk bangkit dari Pandemi Covid-19.

“Kebijakan pemerintah sangat tidak tepat. Ini akan menimbulkan distrust masyarakat. Bahkan bangsa ini bisa antipati terhadap pemerintah,” kata Achmad dalam keterangan resminya, Sabtu (3/9/2022).

Apalagi kata dia, kenaikan harga BBM ini akan berdampak cepat ke seluruh sektor dan lapisan masyarakat yang diiringi oleh kenaikan seluruh harga barang pokok. Sedangkan pendapatan masyarakat tetap sehingga akan terjadi inflasi berkepanjangan.

“Ini tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh rakyat. Ketika harga BBM naik, serentak harga barang akan naik sementara pendapatan mereka segitu-gitu juga. Rakyat akan lebih terpuruk lagi,” ucapnya.

Achmad menyebut, alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70% dinikmati oleh kalangan mampu itu hanya membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik.

“Itu menjadi bukti bahwa pemerintah sangat lemah. Mengatur dan mendistribusikan BBM bersubsidi saja tidak mampu dan tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

Apalagi sebagai pengganti subsidi dengan bantuan langsung tunai (BLT), justru ini tidak akan efektif karena sifatnya sementara dan tidak merata. Seharusnya pemerintah fokus saja pada pemulihan dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan rakyat meningkat.

“Justru dengan BLT akan terjadi lagi hiruk pikuk di masyarakat. Karena berhubungan lagi dengan data. Ada yang harusnya menerima tapi mereka tidak terdata, ini malah terjadi lagi gesekan sosial di masyarakat nantinya,” ungkapnya.

Untuk itu, legislator dapil Riau I itu mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara dengan baik.

“Jangan korbankan rakyat kecil yang seharusnya kita dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan UUD 45, tapi malah menyusahkan mereka karena pemerintah tidak bisa bekerja,” tegas politisi Demokrat itu.

Lebih lanjut, Achmad mengatakan bahwa tidak ada alasan pemerintah untuk menyetop subsidi BBM hanya karena tiap tahun angkanya bertambah. Seharusnya pemerintah membenahi regulasi agar bisa dikendalikan agar tidak ada perlakuan yang berbeda.

“Kalau untuk rakyat, tidak ada kata rugi. Jangankan Rp 502,4 triliun, Rp 1.000 triliun pun enggak apa-apa. Toh APBN memang diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia kok, tanpa terkecuali,” tuturnya.