Universitas Negeri Jakarta atau UNJ meluncurkan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) sebagai bentuk keterbukaan terhadap informasi publik

Universitas Negeri Jakarta atau UNJ meluncurkan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) sebagai bentuk keterbukaan terhadap informasi publik. Aplikasi ini diharapkan menjadi garda terdepan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Rektor UNJ Prof Komarudin mengatakan keterbukaan informasi publik sangat penting, sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh setiap badan publik.

Ia menyebutkan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya.

“Karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar,” ujar Komarudin dalam keterangan pers tertulis, Jumat (16/6/2022).

Komarudin menegaskan UNJ sebagai badan publik tentu wajib melaksanakan amanat Undang- Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, Komarudin menuturkan rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik tersebut, dibentuk juga struktur PPID.

Fungsi PPID UNJ dilaksanakan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kantor Humas dan Informasi Publik sebagai PPID Pelaksana.

“Kita patut bersyukur dan bangga bahwa baru 1 tahun PPID UNJ dibentuk dan dijalankan, PPID UNJ bulan november tahun 2021 lalu sudah mendapatkan penghargaan predikat “Menuju Informatif” atau meraih skor rentang 80 – 89. Dan tentunya ditahun ini akan kembali ada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Publik Republik Indonesia dan kita berharap mendapat predikat “Informatif” atau meraih skor rentang 90 – 100,” ujarnya.

Komarudin berharap dengan adanya PPID UNJ ini dapat menjadi garda terdepan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.