Terputar

Title

Artist


Kajian Efektifitas Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik

Ditulis oleh pada Desember 15, 2021

Penyederhanaan birokrasi merupakan arahan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi, serta untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden, yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah yaitu pengalihan atau penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Penyederhanaan birokrasi terwujud apabila terdapat penyederhanaan struktur yang kurang lebih menghilangkan jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V, meski ada beberapa jabatan eselon tersebut yang tetap dipertahankan karena masih dibutuhkan oleh organisasi. Pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur, kemudian dialihkan jabatannya menjadi jabatan fungsional. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi bahwa akan mengganti jenjang level Eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional yang memiliki atau menghargai keahlian dan kompetensi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, yang selanjutnya dilakukan Perubahan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 17 Tahun 2021  tentang  Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional bagi pejabat struktural yang terdampak dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi.

Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, banyak permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dari segi persiapan, desain, implementasi dan evaluasinya. Pengalihan jabatan yang semula struktural ke dalam jabatan fungsional tidaklah semudah yang dibayangkan. Kekuatan sebagai orang yang ahli dalam bidang tertentu menjadi poin penting sebagai seorang pejabat fungsional.

Selain itu, tidak dipungkiri, delayering jabatan pada birokrasi pemerintah, akan menyisakan dua  layer  dalam struktur organisasi pemerintah dan diisi oleh pejabat fungsional. Skema kondisi tersebut menunjukkan bahwa JF merupakan backbone[1] atau tulang punggung dalam organisasi birokrasi di

[1] https://news.detik.com/kolom/d-4788698/pemangkasan-birokrasi-dan-desain-organisasi-yang-profesional

Indonesia. Peran JF sangat signifikan yang nantinya akan menyokong,  memberikan input dan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi pemerintah.

Pengalihan atau Penyetaraan jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi mempunyai tujuan untuk mendapatkan ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi dalam hal manajerial, namun yang utama adalah sisi keahlian (expert) yang memenuhi kriteria pengakuan yang diperoleh dari kombinasi pendidikan, bakat, pengalaman, dan afirmasi dari komunitas kepakarannya dibidang tertentu dan harus benar-benar teruji, yang menunjang kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan mendukung pelaksanaan birokrasi yang lebih baik. Lembaga Administrasi Negara, melalui Pusat Kajian Manajemen ASN melakukan kajian terkait dengan efektifitas Pengalihan jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan tim kajian meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Aspek Kompetensi
  • Pengalihan dan penempatan JA ke dalam JF harus dilihat kompetensi dan prestasi yang dicapai oleh pegawai/pejabat yang bersangkutan.
  • Perlu Pengkajian ulang atas Penyetaraan JF, karena banyak yang tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikan, pengalaman dan minat/bakat.
  1. Aspek Pengembangan Kompetensi (bangkom)
  • Perlu adanya pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan eksisting saat ini, yang lebih terarah dan bersifat teknis untuk menunjang karir di jabatan fungsional dengan dilakukan penyusunan Road Map dan identifikasi kebutuhan.
  • Dukungan dan perhatian pimpinan yang optimal untuk pengembangan kompetensi jabatan fungsional yang sejalan sesuai dengan tugas fungsi organisasi.
  1. Aspek Mekanisme Kerja
  • Mekanisme kerja setelah pengalihan menjadi jabatan fungsional agar dapat lebih diperjelas dan dijabarkan, terutama menyangkut uraian tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator bagi pejabat fungsional.
  • Perubahan ketentuan dan kebijakan, yang meliputi: 1. Percepatan  penyempurnaan dan penetapan  kebijakan mekanisme kerja baru   2. Penyempurnaan  bisnis proses dan SOP  unit kerja  3.  Transformasi budaya kerja dari budaya birokrasi ke budaya fungsional (mandiri), perlu segera dilakukan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan/tugas  dapat lebih efektif dan efisien.
  1. Aspek Budaya Kerja
  • Perlu diciptakan budaya kerja yang memberikan nilai tambah dan penguatan atas pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
  • Menciptakan pola budaya kerja dengan model team working ketimbang struktural dan membuat kesepakatan pola budaya baru yang disesuaikan dengan pola budaya kerja JF.
  • Menciptakan sinergi antar jabatan dalam unit kerja yang lebih solid dan berinovasi sehingga kinerja lebih meningkat.

 

 


Pendapat pembaca

Tinggalkan balasan