Terputar

Title

Artist


Penguatan Sistem Rekrutmen Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara (PKMASN), Kedeputian Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN (DKIMASN), LAN RI Tahun 2021

Ditulis oleh pada Oktober 18, 2021

Kebutuhan akan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten terus meningkat sesuai dengan tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Rekrutmen calon ASN (CASN) menjadi ujung tombak dalam mendapatkan pegawai yang kompeten dan professional.

 

Sumber daya manusia (SDM) yang unggul tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam mengejawantahkan world class bureaucracy. Beberapa langkah konkret seperti peralihan sebagian besar pejabat dari jabatan struktural ke jabatan fungsional (JF).

Tak cukup sampai di situ, keberadaan ASN yang kompeten dan unggul harus disiapkan sejak tahap awal/rekrutmen. Oleh karena itu, pola perekrutan ASN di Indonesia harus terus diberikan masukan dan penguatan di segala aspek dari berbagai pihak yang kompeten, guna memperbesar peluang terwujudnya Smart ASN yang pada gilirannya akan membawa Indonesia ke tahap birokrasi berkelas dunia.

PPPK sejatinya dibentuk untuk mengakomodasi tenaga profesional dan berpengalaman di bidang tertentu, bukan mengakomodasi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, sehingga penempatan tenaga honorer menjadi PPPK bukanlah solusi yang tepat. Rekrutmen CPPPK yang telah dimulai tahun anggaran 2019 masih terbatas pada formasi guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Sedangkan pada rekrutmen CPPPK tahun anggaran 2021, mulai meluas pada jabatan fungsional seperti peneliti, perencana, dan arsiparis. Meskipun sebenarnya masih belum mengakomodir Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang dapat diisi PPPK yang mencakup 147 jabatan.

Tujuan rekutmen  PPPK adalah untuk mendapatkan ASN yang memiliki intelegensia tinggi guna membantu pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta ASN yang mampu mengakselerasi tugas dan fungsi organisasi. Lembaga Administrasi Negara, melalui Pusat Kajian Manajemen ASN diminta untuk melakukan kajian terkait dengan program rekutmen CPPPK. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan tim kajian meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Formasi CPPPK diperluas pada JF sektor-sektor potensial (tidak hanya terfokus pada guru dan tenaga kesehatan). Sudah sepatutnya pemerintah fokus pada rekrutmen PPPK untuk sektor potensial sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Formasi PPPK sejatinya terbuka lebar sepanjang instansi pemerintah membutuhkan kompetensi tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh PNS.
  • Sistem rekrutmen dari seleksi administrasi diperkuat dengan syarat kelengkapan sertifikasi profesi/keahlian, serta seleksi kompetensi berupa ujian melalui pengajuan proposal dan presentasi sesuai kebutuhan/target dari masing-masing instansi, dan sebagainya dengan mengadaptasi pada sistem rekrutmen tenaga ahli melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) LKPP pada situs https://lpse.lkpp.go.id/eproc4. Ujian dengan tes konvensional terkait manajerial dan sosiokultural tidak lagi mendominasi dan krusial pada proses rekrutmen, karena yang dibutuhkan adalah kompetensi khusus serta pengalaman dan rekam jejak (portofolio).
  • Sejak awal publikasi rekrutmen, tidak hanya meliputi persyaratan administratif, akan tetapi juga hak serta kewajiban, reward, pola kerja, dsb yang sesuai dengan market value Pemberlakuan FWA pascapandemi pada ASN juga dapat dimulai dari kalangan PPPK yang tidak terlibat langsung pada pelayanan publik.
  • Rekrutmen (dan seleksi) dibuka secara reguler sepanjang tahun namun seleksi serta penerimaan PPPK dapat dilakukan sesuai kebutuhan formasi setiap instansi (bukan event sekali setahun). Hal ini menjadi penting mengingat kebutuhan organisasi sangatlah dinamis. Oleh karena itu instansi memiliki keleluasaan dalam menyeleksi calon PPPK guna merespons isu tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh PNS. Hal demikian dilakukan oleh pemerintah Singapura yang melakukan rekrutmen untuk jabatan manajerial dan teknis secara reguler pada situs https://www.careers.gov.sg/.
  • Perlu dilakukan tes khusus yang melibatkan pakar terkait penyalahgunaan narkotika, radikalisasi, dan penyimpangan seksual (LGBT).

 


Pendapat pembaca

Tinggalkan balasan