Terputar

Title

Artist


Pemerintah dan DPR RI baru saja membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan ASEAN

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2021

Pemerintah dan DPR RI baru saja membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Persetujuan Asean tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik atau Asean Agreement on E-Commerce diharapkan dapat segera disetujui dan disahkan sebagai undang-undang nasional.

Menurut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi persetujuan tersebut hadir sebagai jawaban atas tantangan ekonomi digital dan bisa memberi fasilitas peningkatan kerja sama transaksi PMSE Asean.

“Asean Agreement on E-Commerce memiliki 19 pasar yang mengatur tentang fasilitas dagang elektronik lintas batas (cross border), keamanan siber, pembayaran elektronik, logistik, transparansi, dan penyelesaian sengketa. Persetujuan tersebut juga mengakomodasi kerangka kerja sama untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dagang elektronik di kawasan Asean,” terang Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan virtual, Senin (23/8).

Selain itu Lutfi menegaskan harapaanya dari persetujuan ini dapat memfasilitasi transaksi dagang antar wilayah Asean, mendorong penciptaan lingkungan kondusif dalam penggunaan e-commerce, dan meningkatkan kerja sama antar anggota asean untuk menciptakan pertumbuhan inklusif dan mengurangi kesenjangan di Asean.

“Peran e-commerce dalam perekonomian Asean makin meningkat. Tercatat kontribusi PMSE mencapai 7 persen dari total PDB Asean. Pertumbuhan e-commerce tumbuh menjadi US$200 miliar pada 2020 dan selama 2015 sampai 2019 telah tumbuh 7 kali lipat dari US$5,5 miliar menjadi US$38 miliar,” tambah Lutfi.

Adapun transaksi dagang elektronik pada 2021 diperkirakan menembus Rp354,3 triliun, naik 33,11 persen dibandingkan dengan nilai transaksi pada 2020 sebesar Rp266,2 triliun. Volume transaksi juga diramal naik 38,17 persen dari 925 juta transaksi sepanjang 2020 menjadi 1,3 miliar transaksi pada 2021.

Kemudian untuk mengoptimalkannya kembali, pemerintah juga telah memiliki instrumen hukum terkait PMSE yang mencakup perlindungan konsumen, informasi, dan transaksi elektronik, serta perizinan dan pengawasan pelaku usaha PMSE.

“Kami juga sedang memperbarui dan merevisi sejumlah aturan e-commerce dalam menanggulangi praktik predatory pricing dalam PMSE,” kata dia.

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko mengatakan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik memang bakal membuka akses perdagangan internasional yang lebih luas bagi Indonesia, terutama di kawasan Asean.

“Namun penting kiranya untuk secara detail melihat sisi negatif dari rencana pembahasan PMSE. Perlu kesiapan dalam bisnis ekonomi digital tersebut, terutama mengenai ketentuan pemindahan informasi lintas batas, lokasi fasilitas komputasi, keamanan siber, dan metode pembayaran elektronik,” kata Singgih.

Lalu Juru Bicara Fraksi PKS Nevi Juarina menjelaskan dalam setiap perdagangan internasional harus bisa membawa keuntungan bagi keuangan negara dan kemakmuran masyarakat. Maka, dalam rangka membahas RUU Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce, PKS meminta pemerintah menjamin perlindungan data pribadi terhadap transaksi jual beli di platform digital lintas batas.

Jaminan tersebut harus diberikan kepada setiap warga negara yang menjadi konsumen maupun penjual. Untuk itu dia meminta agar Pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sebab saat ini masih memungkinkan adanya kebocoran data hingga 93 juta orang.


Pendapat pembaca

Tinggalkan balasan

Email anda tidak ditampilkan. Wajib jika ada tanda *